Politik Pemerintahan

Pita Hitam Dideklarasikan di Unej, Lawan Pelemahan KPK

Deklarasi gerakan #PitaHitamMelawan di Unkversitaa Jember

Jember (beritajatim.com) – Akademisi sejumlah pusat studi universitas dan aktivis organisasi non-pemerintah mendeklarasikan gerakan #PitaHitamMelawan, di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (14/10/2019).

Mereka menyerukan empat sikap terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan solidaritas duka atas meninggalnya lima demonstran terkait Aksi #ReformasiDikorupsi.

1. Mendesak Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas memperkuat KPK dan kembali ke dalam agenda pemberantasan korupsi. Komitmen ini harus ditunjukkan dengan keberaniannya mengeluarkan Perppu UU KPK sebagai awal penguatan kembali KPK.

2. Menyatakan turut berduka cita mendalam atas mereka yang meninggal, maupun menjadi korban kekerasan dalam aksi terkait #ReformasiDikorupsi.

3. Sebagai simbol duka sekaligus keteguhan untuk tetap berjuang bersolidaritas bersama, maka #PitaHitamMelawan sebagai inisiatif kami mendorong pengungkapan, pengusutan serta pertanggungjawaban hukum pelaku penembakan, penyiksaan/penganiayaan yang terjadi dalam aksi yang berlangsung pada September 2019 lalu.

4. Mendesak otoritas penyelenggara kekuasaan untuk tetap menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, jaminan kebebasan berekspresi/berpendapat, sekaligus memutus impunitas atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini.

Herlambang P. Wiratraman dari Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Unair dan Sekretariat Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) mengatakan, hari ini adalah hari pertama untuk menggunakan pita hitam. “Kawan-kawan sudah mengawalinya hari Jumat lalu. Tapi untuk launching bersama, Universitas Jember yang jadi tuan rumah,” katanya.

“Gerakan #PitaHitamMelawan itu adalah simbol duka atas meninggalnya lima demonstran sekaligus korban kekerasan. Kita tidak ingin diam, karena merasa agenda perjuangan belum selesai. Apa yang dituntut seharusnya diperhatikan, terutama oleh presiden,” kata Herlambang.

Sejumlah lembaga yang mendukung aksi pita hitam ini antara lain Serikat Pengajar HAM Indonesia (Sepaham), CHRM2 Universitas Jember, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Unmuh Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH Universitas Airlangga, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH Universitas Airlangga, Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) FH Universitas Brawijaya, Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman.

Selain itu ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Sekretariat Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI), dan sejumlah individu dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar