Politik Pemerintahan

Peringati HPN, Wartawan Lumajang Gelar Diskusi Publik

Lumajang (beritajatim.com) – Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2019, Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL) menggelar diskusi publik dengan tema “Membedah 5 Bulan Pemerintah Cak Thoriq dan Bunda Indah” di Pendopo Arya Wiraraja, Kamis(7/2/2019). Ribuan peserta diskusi dari berbagai elemen hadir pada acara tersebut.

Sebagai narasumber, Bupati Thoriqul Haq, Wabup Indah Amperawati, Ketua Komisi A Nur Hidayati, Pengamatan Hukum, Dr. Nurul Ghufron, Kapolres Lumajang serta Dandim 0821. Sedangkan sebagai moderator adalah Imam Muslim mantan wartawan Surabaya Post.

“Dalam 5 bulan ini, saya belum melakukan apa-apa terhadap pemerintahan. Hanya memberikan dasar pada ASN untuk lebih baik lagi bekerja dan peduli terhadap tempat kerjanya,” kata Thoriqul Haq.

Baginya, sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan adalah untuk memastikan kinerja ASN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diharapkan, apa yang diinginkan dalam menjalan birokrasi bisa langsung tertular pada OPD yang belum disidak. “Ini masih jauh dari visi misi kami,” jelasnya.

Sementara itu, Indah Amperawati mengaku banyak sekali saran, kritik dan pengaduan masyarakat yang masuk ke ponselnya. Sehingga, dirinya harus selektif untuk memberikan tanggapan dan tindakan. “Untuk pelayanan KTP, saya minta cepat, jika blangko tidak ada, bisa minta ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Nur Hidayati menyoroti terbitnya Perbup baru soal pelimpahan wewenang tugas Bupati ke Wabup. Selain itu, dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak pasir juga perlu tindakan konkrit.

“Memimpin bukan hanya soal pencitraan, tetapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Sudah cukup melakukan sidak dan jangan menjalankan pemerintahan melalui dendam politik,” tegasnya.

Sedangkan, Nurul Ghufron melihat potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, tertutup dengan tingginya angka kriminalitas. Sehingga, hal itu bisa mempengaruhi kepercayaan pengusaha menanamkan investasi.

“Saya melihat perlu regulasi yang jelas dalam pengelolaan SDA, khususnya tambang pasir,” ujar dekan fakultas Hukum Universitas Jember ini. [har/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar