Politik Pemerintahan

Pengamat: Prabowo Harus Jelaskan Anggapan Lindungi Kelompok Radikal

Surabaya (beritajatim.com) – Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Deny Geovani menegaskan, Presiden Jokowi akan terus menjalankan apa yang sudah baik pada pemerintahan periode pertama.

“Dicari apa yang kurang selama di periode pertama ini, lalu disempurnakan ke depan. Kalau kita bicara ideologi, Pak Jokowi punya komitmen dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam visi misi disebutkan, nanti akan ada upaya menstandarisasi kurikulum pendidikan untuk lebih di-Pancasilaisasi lagi,” tegasnya.

“Kami percaya pendekatan refresif seperti membubarkan itu sudah terlambat. Jadi, kita harus mensosialisasikan Pancasila melalui BPIP, tentu dengan cara yang bisa ditangkap generasi saat ini. Jadi, ada perbedaan pendekatan,” imbuhnya.

Dulu, menurut dia, dengan pelajaran BP4, bisa ditanamkan nilai Pancasila, tapi generasi sekarang dengan gempuran informasi dari luar negeri, harus ada cara-cara yang luar biasa agar ideologi Pancasila bisa dipahami anak-anak sekarang.

“China menjaga ideologi sampai ruang maya dijaga betul, aplikasi media sosial dibatasi saking menjaga ideologi. Tapi Indonesia negara demokrasi, tidak bisa dengan langkah seperti itu. Tentu kita harus menggunakan cara sesuai tradisi generasi sekarang yang lebih dekat dengan gadget,” tukasnya.

Berbicara tentang nasionalisme, lanjut dia, ini adalah ruh pertahanan. Tanpa ideologi dan nasionalisme, ruh itu akan rapuh. Pembangunan infrastruktur bagaimana paradigma membangun dari pinggir adalah upaya meningkatkan iman nasionalisme saudara sebangsa setanah air di perbatasan. Ujian nasionalisme di perbatasan itu tinggi sekali.

“Sebelum rasio elektrifikasi tinggi seperti sekarang ini, mereka akan ada kegamangan, karena mereka berbatasan dengan negara lain. Tapi pemerintah Jokowi ada perhatian sangat besar terhadap perbatasan, masyarakat di sana menyadari itu. Ini sangat mempengaruhi pertahanan kita. Ini sudah dilakukan dan ini akan terus dilanjutkan. Daripada bikin gagasan baru, tapi belum jelas, lebih baik diteruskan apa yang sudah baik dan ditambah manfaatnya,” paparnya.

Terkait pembubaran HTI, secara legal formal harus lewat pengadilan. Negara ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berserikat dan berkumpul, tapi kalau ada hal yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI atau mengancam demokrasi, pembubaran bisa diputuskan lewat Perppu.

Pengamat Intelijen UI, Nurudin Lazuardi berpendapat pada debat cawapres lalu, ada satu kunci yang disampaikan Kiai Ma’ruf yakni tol langit yang artinya infrastruktur komunikasi yang selama ini dikuasai asing.

“Dulu, satelit kita sewa. Artinya, akses informasi kita bisa diintip pihak luar. Kalau tol langit ini terealisasi, maka komunikasi kita akan secure. Kemudian, konsep maritim sebagai sebuah negara kepulauan adalah pertahanan sangat kuat. Tahun 70-80an ada perebutan pulau dengan negara lain. Kalau konsep maritim ini baik, pasti kita akan menang di pertarungan internasional,” tuturnya.

Kalau melihat Jokowi, konsep dasar intelijen sudah dibangun, apakah Prabowo akan masuk ke sana, dirinya mengaku belum tahu. Dengan latar belakang militer, intelijen Prabowo lebih ke lapangan, sementara yang sekarang ini dibutuhkan adalah intelijen di atas langit.

“Singapura negara kecil, tapi sudah mengutamakan pertahanan cyber. Singapura sudah paham ancaman apa yang akan mereka terima. Dari sisi gagasan, 01 lebih siap. Kita harus melihat ancaman cyber ke depan. Konsep pertahanan riil betul-betul harus dipertahankan, pertarungan ke depan itu ada cyber. Bagaimana intelijen mempengaruhi milenial, merubah gaya hidup kita melalui gadget. Ke depan, para capres harus punya visi yang jelas, langit itu harus dipegang sepenuhnya,” ujarnya.

Pengamat politik Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menambahkan, debat kandidat sering sekadar memenuhi kebutuhan panggung debat. Terlepas itu, yang jelas sebagai calon pemimpin harus menarasikan apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi, bicara jangan hanya kebutuhan politik elektoral, tapi soal substansi ke depan.

“Isu krusial soal ideologi. Selama ini ada tuduhan 02 melindungi kelompok radikal, ini harus dikonfirmasi, apa benar ada kelompok radikal yang berlindung di 02? Pembubaran HTI oleh Jokowi ini penting sebagai keberanian dalam politik, kalau zaman SBY kan zero enemy. Jokowi agak berani. Dia harus kehilangan simpati dari yang orang-orang yang setuju dengan HTI, ini pilihan ekstrem bagi kelompok radikal dan coba ganti Pancasila. Ini juga penting dijelaskan ke publik. Tapi nyali menggebuk ormas radikal cukup luar biasa,” imbuhnya.

Pengalaman Prabowo sebagai mantan Kopassus, kata dia, bisa sebagai upaya untuk mendapatkan nilai lebih soal pertahanan dan keamanan. Jokowi sebagai petahana tentu banyak tahu soal pertahanan dan keamanan. “Tinggal bagaimana kedua calon menarasikan apa yang akan mereka lakukan ke depan kepada publik,” pungkasnya. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar