Politik Pemerintahan

Penertiban APK di Pamekasan Berbuntut Panjang

Pamekasan (beritajatim.com) – Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan petugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) Waru, di kawasan kecamatan Waru, Pamekasan, Kamis (4/4/2019) malam lalu. Berbuntut panjang.

Sebab dalam proses penertiban justru terjadi insiden pemukulan yang dilakukan salah satu calon legislatif (caleg) bersama sejumlah pendukung terhadap petugas Panwascam Waru. Bahkan dua di antaranya menjadi korban pemukulan, yakni Ketua Panwascam Waru, Syamsul Arifin dan Tohiruddin (anggota).

“Sekitar pukul 22:30 WIB pada Kamis lalu, Panwascam Waru menertibkan APK yang dinilai melanggar aturan termasuk baliho berukuran 3×2 milik salah satu caleg dapil III. Namun saat penertiban, datang oknum caleg beserta pendukung ke lokasi dan terjadilah insiden ini,” kata Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi, Sabtu (6/4/2019).

Dalam kondisi terebeut, Panwascam mendapat intimidasi dari oknum caleg dan pendukung yang berujung pemukulan. “Dengan kehadiran ini, kami mengecam tindakan oknum caleg yang melakukan kekerasan. Karena kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, peristiwa tersebut juga memancing kecaman serupa dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Mereka menilai peristiwa yang melibatkan jajarannya di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, merupakan aksi premanisme.

Sementara oknum caleg yang mendapat kecaman dari jajaran Bawaslu, meluruskan peristiwa yang melibatkan dirinya. Bahkan ia juga membantah melakukan aksi kekerasan terhadap petugas Panwascam. “Kalau dinilai sebagai kekerasan kurang tepat, hanya cekcok mulut. Bahkan juga banyak saksi yang melihat kejadian ini,” jelasnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga sangat menyayangkan proses penertiban yang dinilai tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak sesuai dengan Petunjuk dan Teknis (Juknis). “Kami menilai itu bukan penertiban. Tapi perusakan APK,” sesalnya.

“Sebab baliho kami bukan diturunkan, tapi disobek tinggal kerangka. Padahal di lokasi terdapat sembilan baliho caleg lain, semuanya utuh, tidak diotak-atik dan dibiarkan tidak ditertibkan. Ini kan tidak adil dan tebang pilih,” imbuhnya.

“Jadi kami heran, letak pelanggaran pemasangan APK kami ini dimana. Karena baliho itu sudah terpasang sejak Desember 2018 lalu, belakangan ada APK caleg lain yang juga dipasang berjejer dan itu bukan kawasan larangan APK, karena bukan tempat ibadah, bukan lembaga pendidikan, bukan kantor instansi pemerintah,” pungkasnya. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar