Politik Pemerintahan

Penerapan Zona Rawan Bencana Tunggu SK Bupati Sampang

Sampang (beritajatim.com) – Meski telah dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, belum bisa menetapkan zonasi daerah rawan bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Moh Anang Joenaidi menjelaskan, penetapan zonasi rawan bencana harus berdasarkan SK Bupati. Sejauh ini, penetapan zonasi di Kabupaten Sampang hanya di sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan maupun pemerintahan.

“Untuk zonasi kawasan rawan bencana masih belum. Tapi di BPBD sudah punya pemetaan potensi rawan bencana. Selama ini kami hanya melakukan pemetaan kawasan potensi rawan bencana yang diperbaharui per tiga tahun sekali,” terangnya, Minggu (8/7/2019).

Penentuan zonasi bencana menurut Anang harus disinkronisasi dengan OPD lainnya. Selain itu menurutnya, penanganan bencana daerah yang dilakukan dinasnya, satusnya bukan jangka panjang melainkan jangka pendek.

“BPBD tidak punya kegiatan fisik seperti sumur dalam, sumur bor, reservoir, embung dan lainnya. kegiatan itu dilakukan oleh OPD teknis. Jadi jika ada bencana seperti longsor dan semacamnya, itu tanggap daruratnya kami. Dan anggarannya memakai anggaran cadangan APBD di Pemkab senilai Rp 5 miliar. dan penggunaan anggaran itu bukan hanya untuk BPBD saja,” tandasnya.[sar/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar