Politik Pemerintahan

Pencairan PKH Ada Masalah, Laporkan

IMG-20190321-WA0032
Pendamping sosial PKH Kota Batu Erma Yustina

Mojokerto (beritajatim.com) – Mekanisme pencairan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan secara non tunai sejak tahun 2017 banyak dikeluhkan lanjut usia (lansia). Pendamping PKH berharap, jika terjadi masalah agar segera dilaporkan.

Koordinator Daerah (Korda) PKH 2 Kabupaten Mojokerto, Ach Hariri mengatakan, di Kabupaten Mojokerto ada dua korda, masing-masing korda membawai delapan kecamatan. “Saya kecamatan utara sungai, Gedeg, Kemlagi, Dawarblandong dan Jetis,” ungkapnya, Jumat (31/5/2019).

Ditambah lima kecamatan yakni Trowulan, Mojoanyar, Trawas, Mojosari dan Pungging. Hariri menjelaskan, jika memang pemerintah pusat menetapkan mekanisme pencairan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan secara non tunai sejak tahun 2017.

“Tahun 2017 dari tunai ke non tunai dan penerimaannya sama rata, namun tahun 2019 ini non flat. Dimana indeks bantuan yang diterima KMP bervariasi disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing KMP. Kalau lansia Rp2,4 juta untuk penerimaan dalam satu tahun,” katanya.

Jumlah tersebut sama dengan bantuan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berat, bantuan kesehatan ibu hamil dan bantuan kesehatan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Untuk bantuan tetap reguler sebesar Rp550 ribu, bantuan tetap wilayah PKH akses Rp1 juta.

“Bantuan pendidikan SD/MI/sederajat Rp900 ribu, bantuan pendidikan SMP/Mts/sederajat Rp1,5 juta dan bantuan pendidikan SMA/MA/sederajat Rp2 juta. Karena non tunai sehingga pengambilannya lewat kartu ATM. BNI dan pendamping jauh hari sudah melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Pihak bank dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) dan pendamping PKH sudah memberikan sosialisasi terkait tata cara pencairan atau pengambilan bantuan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jika memang penerimaannya tidak sama dengan jumlah bantuannya, harus dipertanyakan siapa yang mengambil?

“Biasanya lansia diambilkan keluarga lain. Nah diambilkan tapi diberikan tidak sesuai nilainya, mungkin juga setelah pemutakhiran data salah. Jika memang ada masalah dalam pencairan PKM PKM, kami berharap segera dilaporkan sehingga kami bisa mendeteksi masalah terjadi karena apa,” ujarnya.

Hariri menjelaskan, dalam bantuan PKH tersebut memang ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam bantuan tersebut, PKM menerima bantuan berupa dua jenis kebutuhan pokok. Yakni beras 10 kilogram dan telur yang jumlahnya disesuaikan. Di Kabupaten Mojokerto ada 36.721 PKM PKH.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar