Politik Pemerintahan

Pencairan Dana Desa di Malang Terancam Molor

Malang (beritajatim.com) – Pencairan Dana Desa (DD) di Kabupaten Malang mengalami kendala. Hingga kini, seluruh desa di wilayah Kabupaten Malang, masih belum mendapatkan pencairan DD tahap pertama sebesar 20 persen. Hal itu dikatakan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Program Inovasi Desa (Monev PID) Kemendes, Budi Harsoyo saat ditemui di sela kegiatannya, Kamis (4/4/2019).

Kata Budi, masih banyak desa di Kabupaten Malang belum menyelesaikan APBDes. Padahal, APBDes merupakan syarat yang harus dipenuhi agar DD tahap pertama bisa dicairkan.

“Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, dinyatakan seminggu setelah dana desa masuk ke RKUD harus sudah ditransfer ke RKUDes. Sementara saat ini, masih banyak desa yang belum selesai APBDes nya. Sementara APBDes menjadi syarat utama DD tahap pertama ditransfer ke masing-masing desa. Oleh karena itu, hingga saat ini, Pemkab Malang juga menunggu APBDes dari masing-masing desa,” ungkap Budi.

Budi menjelaskan, Pemkab Malang baru bisa mengajukan pencairan DD dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Setelah itu paling lambat satu minggu setelah tersalur ke RKUD harus disalurkan ke masing-masing desa. Karena sesuai peraturan, selambat-lambat nya setelah satu minggu dana tersebut disalurkan dari RKUN ke RKUD harus sudah disalurkan ke RKUDes,” tegas Budi.

Budi mengatakan, bahwa keterlambatan yang terjadi tidak banyak mempengaruhi. Hal itu disebabkan karena syarat pencairan Dana Desa untuk tahap ke dua, hanya laporan realisasi penyerapan dana desa dan output tahun 2018.

“Menurut saya hal itu tidak banyak berpengaruh, selama nanti di tahap kedua tertib. Sementara tahap kedua, yaitu laporan realisasi penyerapan dana desa dan output tahun 2018. Nanti mulai akhir Maret hingga minggu ke empat Bulan Juni, DD tahap kedua sudah bisa dicairkan, tentunya dengan syarat itu tadi,” ujar Budi kepada media.

Sementara itu, untuk tahap ketiga , Budi menjelaskan tahap ketiga, syaratnya adalah penyerapan DD tahap 1 dan dua sebesar 75 persen dan capaian output sebesar 50 persen.

Di luar hal tersebut, pihaknya mengapresiasi penyerapan DD di Kabupaten Malang relatif bagus. Begitu juga untuk penyerapannya, dinilai bagus.

“Begitu juga untuk penyerapannya, pendampingan dari desa ke desa itu bagus. Sehingga ada akselerasi. 20 persen ini paling digunakan untuk padat karya tunai. Meskipun sempat ada keterlambatan hingga bulan Oktober, tapi tidak terlalu besar menyisakan SILPA di Kas Desa,” pungkas Budi. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar