Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim Restui Perbup APBD Jember 2020

Emil Dardak saat di Universitas Jember pada 14 Desember 2019 lalu. [Foto/dok]

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan rancangan peraturan bupati tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020. Surat keputusan itu ditandatangani Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak tertanggal 3 Januari 2020

Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Jember dan ditembuskan kepada pimpinan DPRD setempat. Bupati menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) karena belum tercapainya kesepakatan pengesahan peraturan daerah APBD bersama dengan DPRD Jember.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Jempin Marbun menjelaskan, nominal anggaran APBD 2020 dalam perbup itu hanya seperduabelas dari jumlah pengeluaran APBD 2019. “Tapi penggunaannya sudah ditentukan sesuai hasil evaluasi dari gubernur itu,” katanya, saat dihubungi via ponselnya, Selasa (7/1/2020).

Marbun mengatakan anggaran dalam peraturan kepala daerah (perkada) soal APBD hanya untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib. “Artinya perkara ini tidak sama dengan perda APBD sebagaimana tahun sebelumnya,” katanya.

Pengeluaran setiap bulan hanya dibatasi untuk keperluan mendesak, yakni
1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

3. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundangan lainnya.

4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Emil Dardak itu disebutkan, bahwa pengeluaran APBD 2020 dalam perbup tidak berupa pengeluaran fisik, seperti pembangunan gedung atau pembangunan kontraktual dengan pihak ketiga.

Pemprov juga memerintahkan agar penganggaran dana hibah dan bantuan sosial dicermati dan diteliti kembali dengan mempedomani surat Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 8 Januari 2014. Surat itu menyebutkan ada hubungan antara kenaikan dana hibah dan bansos dalam APBD dengan pemilihan kepala daerah.

Tahun ini pemilihan bupati akan digelar di Jember dan berdasarkan rancangan perbup soal APBD 2020, ada kenaikan belanja hibah 183 persen dan penurunan nominal belanja sosial sebesar 33,6 persen dibandingkan APBD 2019.

Dalam surat keputusan yang ditandangani Emil ditegaskan, belanja hibah tidak wajib dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada ketentuan perundang-undangan seperti misalnya pendanaan terkait pilkada. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

Pemprov Jatim juga memerintahkan kepada Pemkab Jember agar mempedomani Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terkait kenaikan alokasi tambahan penghasilan PNS sebesar 551,78 persen. Tambahan penghasilan harus sesuai kemampuan keuangan daerah dan atas persetujuan DPRD Jember.

Sebelum disahkan, hasil evaluasi gubernur atas rencana perkada APBD 2020 harus dituangkan dalam peraturan bupati. “Jadi perkada itu disempurnakan dan disesuaikan, baru dilaksanakan,” kata Marbun. Perkada akan berlaku selama belum ada kesepakatan bersama pengesahan APBD 2020 antara bupati dan DPRD Jember.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim berharap hasil evaluasi Pemprov Jatim terhadap Perbup APBD 2020 segera dilaksanakan. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar