Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim Moratorium Izin Baru Tambang di Jember

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim mengatakan, untuk sementara waktu izin-izin baru pertambangan di Jember akan dimoratorium. Sampai kapan?

“Moratorium itu diberlakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kami minta itu agar Pemkab Jember melakukan evaluasi Perda RTRW dan menertibkan tambang-tambang ilegal terlebih dahulu. Surat moratorium akan dilayangkan dalam waktu dekat,” tegas Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim Setiajit kepada wartawan di kantornya, Jumat (11/1/2019).

Menurut mantan Kadisnakertrans Jatim ini, surat moratorium akan dilayangkan dalam waktu dekat dan masih dirapatkan dulu. “Ini sudah sepengetahuan Gubernur Jatim Soekarwo. Kami minta Bupati Jember agar menutup dulu tambang-tambang ilegal di Blok Silo. Mengapa bupati tidak menutup itu? Kok dibiarkan. Jangan yang disalahkan Pemprov Jatim lagi. Menurut UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, jika ada lingkungan rusak dan illegal minning, itu tanggung jawab pemerintah kabupaten menutupnya,” jelasnya.

Pemprov tidak ingin mengulangi seperti sengketa di Blok Silo yang akhirnya telah dicabut usaha tambangnya. “Sudah dikeluarkan izin oleh menteri, nanti diminta agar dicabut lagi. Sementara waktu saya lakukan moratorium izin-izin baru pertambangan di Jember,” tuturnya.

Sekadar diketahui, mediasi yang digelar Kemenkumham akhirnya mengakhiri sengketa tambang emas Blok Silo, Jember. Para pihak sepakat dengan kesepakatan yang disodorkan mediator.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, pengusulan wilayah izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur tanpa koordinasi dengan Bupati Jember merupakan cacat formal. Dengan demikian, Kepmen 1802K/2018 terkait Blok Silo Jember sebagai WIUP harus dicabut oleh Kementerian ESDM,” kata ketua majelis pemeriksa Nasrudin dalam mediasi di Gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (9/1/2019).

Berikut ini empat kesepakatan yang disetujui para pihak:

1. Bahwa penetapan WIUP oleh Menteri ESDM harus dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Gubernur dan Bupati.

2. Bahwa penetapan WIUP Blok Silo oleh Menteri ESDM sebagaimana yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Timur tidak melalui koordinasi terlebih dahulu dengan Bupati Jember, sehingga penetapan Blok Silo sebagai WIUP cacat formal.

3. Bahwa Kementerian ESDM harus mencabut Lampiran IV Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Silo Kepmen ESDM 1802K/2018.

4. Bahwa rencana pelelangan WIUP Blok Silo yang akan berlangsung sesuai Kepmen ESDM 1802K/2018 agar dihentikan.

Kesepakatan itu lalu dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kementerian ESDM yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Satya Hadi Pamungkas, Pemprov Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Agung Subagyo dan Kepala Seksi Pemanfaatan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Harsilo.

Sedangkan dari pemerintah daerah Jember, ditandatangani langsung oleh Bupati Jember dr Faida MMR.

Selain diperiksa oleh ketua majelis Nasrudin, juga diperiksa oleh anggota Ninik Herawanti dan Ardiansyah. Ketiganya merupakan unsur Kemenkumham. Adapun pemeriksa dari unsur masyarakat/akademisi yaitu Agus Riewanto (FH UNS Surakarta) dan Jimmy Z Usfunan (FH Udayana Bali). Majelis juga menghadirkan saksi dari Universitas Andalas, Charles Simabura, dan dari Kampus Jentera, Bivitri Susanti. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar