Politik Pemerintahan

Tunjang Sektor Ekonomi Desa

Pemkab Pamekasan Gagas Desa Tematik

Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, berupaya merealisasikan desa tematik demi menunjang kemajuan sektor ekonomi desa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan, Badrut Tamam pasca menerima Bantuan Keuangan kepada Desa (BK-Desa) dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jum’at (21/6/2019). Sekaligus sebagai upaya Pemprov Jatim mewujudkan Nawa Bhakti Satya.

“Saat ini kami sedang merancang desa tematik sebagai bentuk ikhtiar kami mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkeadilan di desa-desa, tentunya demi kesejahteraan yang merata,” kata Bupati Badrut Tamam, kepada beritajatim.com.

Pihaknya menilai setiap desa memiliki upaya yang sama demi menunjang kemajuan sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. “Penentuan tematik nanti disesuaikan dengan potensi setiap desa, misalnya Klampar, Proppo, yang dikenal sebagai sentra penghasil batik. Tematiknya bisa menjadi desa batik,” ungkapnya.

Bahkan pihaknya juga menyatakan program Desa Tematik, juga ditargetkan tercapai pada 2020 mendatang. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. “Pertumbuhan ekonomi di setiap des, dapat mendorong Pamekasan berdaya saing dengan kabupaten lainnya,” tegasnya.

“Tidak kalah penting, target membangun desa tematik ini juga bisa tercapai jika didukung dengan kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara cepat dan profesional. Sehingga kita harus bahu membahu untuk mewujudkan Pamekasan Hebat, Bhejre, Rajjhe tor Parjhuge,” jelasnya.

Dasar dicetuskannya desa tematik secara umum mengacu pada Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks tersebut, pemkab Pamekasan memakai desa tematik desa yang memiliki tema atau ikon tertentu yang dilihat, dikaji, dinilai dan diolah dari hasil pendataan profil desa sesuai dengan potensi dan kondisi sosial budaya desa berdasarkan binaan OPD.

Bahkan regulasi tersebut, tentunya juga harus dibarengi dengan adanya regulasi lain di tingkat kabupaten, semisal Peraturan Bupati (Perbup) maupun berbagai regulasi lain di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Sehingga keberadaan regulasi tersebut nantinya bakal menjadi acuan dalam bekerja, dan esensinya memuat tentang bagaimana menjalankan tugas kepemerintahan dengan baik dan benar.

Program BK-Desa 2019 di Provinsi Jatim, digelontorkan anggaran sebesar Rp 45,64 miliar untuk 247 desa dari 23 kabupaten di Jatim. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak Rp 36,56 miliar untuk 203 desa.

Namun, dari total 247 desa penerima BK-Desa di 23 kabupaten tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi. Hanya 78 desa dari 10 kabupaten yang telah dilakukan proses verifikasi dan peninjauan lapangan. Termasuk diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2019. Untuk total anggarannya pun mencapai Rp 24,850 miliar.

Selain itu, program tersebut juga sebagai upaya Pemprov Jatim mewujudkan Nawa Bhakti Satya, khususnya Program Jatim Amanah Selaras dengan Program Nawacita yang dijalankan Presiden RI Joko Widodo, yakni setiap kepala desa ikut membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Artinya, untuk membangun negara dimulai dari penguatan pembangunan desa. [pin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar