Politik Pemerintahan

Pemkab Kendal Jateng Belajar ke Disnaker Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) – Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal berkunjung ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Kunjungan kedua kalinya ini lebih spesifik.

Bertajuk Study Replikasi, rombongan tamu dari Kendal inj dipimpin langsung Kepala Disnaker Kabupaten Kendal, Muhammad Sukron Samsul Hadi. Tujuannya, untuk replikasi program jaminan sosial, peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB).

Kunjungan mereka diterima Kepala Bidang Hubungan Industrial, Achmad Rukmiyanto, Kepala Bidang Penempatan Kerja, Rahmat Yuniman dan Plh Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, Lilik Faridah.

Totok, sapaan akrab Achmad Rukmiyanto mengucapkan permohonan maaf karena Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo serta Sekretaris Dinas, Harry Setia Budi tidak dapat menyambut kehadiran para tamu.

“Mohon maaf karena beliau berdua sedang dalam dinas luar,” kata Totok, Jumat (15/11/2019).

Totok menyampaikan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sudah menyiapkan beragam terobosan baru. Terutama untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Desember mendatang, aplikasi andalan dari bidang Hubungan Industrial, Sistem Informasi Ketenagakerjaan Online (Simiko) akan dilaunching. Masih di bulan yang sama, Disnaker berencana meresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Layanan ini untuk memudahkan pelayanan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

“Jadi nanti semua keperluan untuk mengurus administrasi bagi CPMI bisa dilakukan di sini. Tanpa perlu bolak-balik lagi ke kantor ini kantor itu,” terang Totok.

Soal PP, Totok menjelaskan, hingga saat ini ada 170 perusahaan yang mencatatkan PP ke Disnaker. Padahal, jumlah perusahaan di Kabupaten Malang mencapai lebih dari 1.500.

“Kalau untuk jaminan sosial, kami sudah ada payung hukumnya,” ujar Totok.

Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Kendal, Samsul Hadi menambahkan, kali ini kunjungannya untuk belajar mengenai PP, PKB dan jaminan sosial. Di tempatnya, baru beberapa perusahaan mencatatkan PP.

“Kalau sudah belajar begini, mungkin kami akan membuat payung hukumnya. Ini baru wacana ya. Tapi ada banyak hal positif yang bisa kami replikasikan,” pungkas Samsul. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar