Politik Pemerintahan

Pemkab Jember Dirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Ketua Fraksi Nasdem Gembong Konsul Alam

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan.

Peraturan daerah pendirian perum ini diajukan ke DPRD Jember oleh pemerintah kabupaten bersama empat raperda lainnya. Dalam nota pengantar yang dibacakan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief di gedung parlemen, Selasa (12/11/2019), disebutkan pendirian ini bertujuan meningkatkan infrastruktur untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal pembangunan fasilitas air bersih.

Pendirian perumdam ini mendapat respons yang beragam dalam sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar pengajuan lima rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (13/11/2019).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyebut perda pendirian Perumdam Tirta Pandalungan ini menjadi kebutuhan. “Pendirian Perumdam Tirta Pandalungan adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat agar memperoleh air minum, khususnya untuk daerah-daerah sulit sumber air minum,” kata juru bicara fraksi Mashuri Harianto.

Fraksi PKS berpandangan pembangunan fasilitas untuk penyelenggaraan dan merencanakan sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat harus dikembangkan lebih luas dan ditingkatkan lebih maju secara terus-menerus.

“Konsekuensinya perusahaan daerah air minum (PDAM) harus memiliki kemampuan tumbuh sebagai perusahaan dengan manajemen yang sehat dan memperoleh keuntungan, namun sekaligus mengemban misi sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Mashuri.

Fraksi Pandekar mengkritisi raperda yang mengubah status PDAM itu. Selama ini PDAM Jember dinilai belum mampu melayani kebutuhan air minum masyarakat sebagai bisnis utama.

“Hal yang lebih substansial adalah bagaimana perubahan bentuk badan usaha tersebut membuat perusahaan lebih kompetitif, profesional, dan mengakomodasi kepentingan perusahaan dalam orientasi bisnis air perpipaan maupun fungsi sosial perusahaan,” kata Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana.

Fraksi Kebangkitan Bangsa mempertanyakan urgensi raperda ini dan perbedaannya dengan regulasi mengenai Perusahaan Daerah Air Minum yang selama ini sudah ada. “Apa pula korelasi perubahan nama tersebut dengan kualitas pelayanan terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih?” kata Tatin Indrayani, juru bicara fraksi.

Menurut FKB, PDAM lebih membutuhkan pembenahan manajerial agar bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. “Profesionalisme ditunjukkan melalui kerja dan bukan sekadar kata-kata atau jargon semata,” kata Tatin.

Orang bijak bilang: nama adalah sebuah doa. Namun doa tanpa ikhtiar dan tindakan yang penuh optimisme tak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup. Kami mohon penjelasan Saudari Bupati.

Fraksi Nasional Demokrat meminta Pemkab Jember memaparkan perubahanan nama tersebut dan penyertaan modal, yang telah disepakati bersama dengan DPRD. “Harapan ini mengingat dalam Rancangan Perda P-APBD 2019 ini, telah teralokasikan anggaran penyertaan modal bagi PDAM sekitar Rp 10 miliar dari total yang disepakati selama lima tahun sekitar Rp 87 miliar,” kata Ketua Fraksi Nasdem Gembong Konsul Alam. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar