Politik Pemerintahan

Pemkab dan Polres Malang Sepakat Kawal Dana Bansos

Besarnya Dana Bansos Agar Tepat Sasaran, Menjadi Poin Utama Antara Pemkab Malang dan Polres Malang untuk Dilakukan Pengawalan. Jumat (11/1/2019) Siang, Pemantauan Dana Bansos Ditandai Dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Bersama.

Malang(beritajatim.com) – Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementrian Sosial (Kemensos) dan Mabes Polri terkati penggunana dana Bansos agar tepat sasaran, disaksikan langsung oleh Plt Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Kepala Polisi Resor Malang Kompol Yhogi Setiawan melalui video conference di Ruang Rupatama Polres Malang, Jumat (11/1/2019).

Menurut Sanusi, dengan adanya Video conferen ini diharapkan bagi penerimaan bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.

“Bantuan Sosial pemerintah pusat ataupun daerah memang sangat perlu perhatian, pengawasan serta ketepatan sasaran. Untuk itu perlu adanya sinergitas seluruh lembaga pemerintah dan pihak Kepolisian dalam mengawal Bansos hingga ke pelosok negeri dan tepat sasaran,” tegas Sanusi.

Kata Sanusi, dalam nota kesepahaman tersebut bakal mencakup tentang pertukaran data dan informasi, bantuan, pengamanan, penegakan hukum, dan kerja sama lain yang disepakati .

“Keterlibatan pemerintah pusat hingga daerah bersama Kepolisian sangat erat, akurasi data untuk kondisi setiap penduduk miskin yang akan dituju untuk memenuhi kriteria layak dan tidaknya menerima bantuan sangat diperlukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, H Nur Hasyim, menerangkan, di Kabupaten Malang jumlah nominal bantuan sosial pada tahun 2019 dianggarkan dari APBD sebesar Rp 50 milyar.

“Itu anggaran yang dibutuhkan khusunya buat KIS (Kartu Indonesia Sehat). Butuh sekitar Rp 59.528.000.000. Kurangnya sekitar Rp 9.528.000.000. nantinya akan dicover dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT),” tegasnya.

Ditempat yang sama, Wakapolres Malang Kompol Yhogi Setiawan menambahkan, pihaknya selaku institusi Polri diberi amanat, untuk memberikan pengamanan terkait penyaluran bantuan sosial, di wilayah hukum Polres Malang pada tahun 2019 ini.

“Tujuannya adalah untuk mengawasi distribusi dana bantuan sosial. Harus diawasi, karena program dan kegiatannya sangat banyak. Jumlah uangnya sangat banyak pula. Upaya ini merupakan sinergi bersama untuk pengamanan, agar tidak bocor serta agar tepat sasaran,” ujarnya.

Akan tetapi, tegas Yhogi, pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dati Polda Jatim untuk pengamanan penyaluran dana bansos ini.

“Kami menunggu arahan dari Polda Jatim, setelah ini akan ada arahan teknis dari Mabes Polri yang diarahkan kepada Polda Jatim, kemudian Polda mengarahkan secara teknis kepada kami (Polres Malang). Bagaimana bentuk pengawasan, kami melibatkan siapa saja masih menunggu petunjuk,” ulasnya.

Namun, imbuh Yhogi, sebagi langkah awal, pihaknya menginstruksikan kepada jajaran Kapolsek untuk melakukan tindakan preventif.

“Sambil menunggu arahan dari Polda Jatim, saya mengimbau pada para Kapolsek supaya mensosialisasikan dengan tiga pilar di masing masing wilayah. Ini dilakukan sebagi langkah preventif redam potensi kerawanan terhadap penyaluran dana tersebut,” pungkasnya. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar