Politik Pemerintahan

APBD Minim Serapan,

Pemkab Bojonegoro Waspada Sanksi Penundaan Pencairan Dana Pusat

Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rendah. Dari kekuatan APBD Bojonegoro 2018 sebesar Rp3,3 triliun, hanya terserap sekitar 22 persen. Hal itu ditengarai karena masih ada yang baru lelang dan masih dalam proses pencairan anggaran.

Rendahnya serapan APBD tersebut sehingga rawan terkena sanksi penundaan pencairan anggaran dari pemerintah pusat. “Sanksi itu diberikan oleh Permenkeu, salah satunya penundaan penyaluran dana tunai,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Suyuthi, Selasa (9/7/2019).

Diketahui, hingga bulan Juli 2019 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nilai serapannya terendah di Dinas Perdagangan yang baru menyerap 8,6 persen, dari total anggaran Rp8,6 miliar. Dinas Pertanian, dengan jumlah serapan 14 persen dari Rp23,8 miliar. Inspektorat Pengawasan Daerah 10,63 persen dari alokasi Rp4,1 miliar. Dinas Peternakan dan Perikanan, terserap 40,16 persen dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyerap 40,52 persen.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Syukur Priyanto mengatakan, rendahnya serapan APBD 2018 itu ada beberapa sebab, salah satunya adanya peningkatan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas di akhir tahun, gagal melaksanakan perencanaan, efisiensi anggaran di setiap SKPD dan adanya penundaan pengerjaan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Minimnya penyerapan anggaran tersebut, kata politisi Partai Demokrat itu, berdampak dengan terhambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Padahal dengan pemanfaatan APBD yang maksimal ini seharusnya bisa meningkatkan nilai ekonomi dan daya beli masyarakat. “Itu bisa terjadi jika program yang sudah disusun bisa menjangkau ke masyarakat,” katanya.

Dampak penundaan program pembangunan pemerintah ini contohnya, kata dia, petani terancam gagal panen tidak mendapat pendampingan dari pemerintah daerah, proyek belum berjalan berdampak pertumbuhan ekonomi tidak berjalan karena belum ada pengerjaan. “Harapannya, pemerintah daerah kedepan bisa menyiapkan program prioritas sebaik mungkin sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar