Politik Pemerintahan

Pemkab Bojonegoro Teken Kerjasama dengan KPK RI

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Govermance).

Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi tersebut diteke oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, di Ruang Angling Dharma Pemkab setempat. Bupati mengatakan, APBD Bojonegoro yang setiap tahunnya bertambah besar, sehingga berimbas pada pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. “Untuk itu kita dituntut lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya, Kamis (21/3/2019).

Selain itu, anggaran yang besar juga terkait pengelolaan Dana Desa. Sehingga untuk meminimalisir adanya kesalahan anggaran harus dilakukan pengawalan, monitoring dan pembinaan kepada Pemerintah Desa. “Karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten,” terangnya.

Selain penandatanganan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, KPK RI juga memberikan pembekalan terhadap seluruh pejabat esselon II dan III di lingkup Pemkab Bojonegoro.

Plt. BKPP Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik guna mendukung program Pemkab Bojonegoro. “Program itu yakni sebagai pelayan masyarakat serta berkomitmen bersama melaksanakan pemberantasan korupsi,” terangnya.

Sementara diketahui, menurut Djoko Lukito, pada 2018 ada 20 wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN (Laporan Hasi Kekayaan Penyelenggara Negara) ke KPK dari 70 wajib Lapor yang ada. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar