Politik Pemerintahan

Pemerintahan Hadi Zainal Abidin Nyaris Tanpa Oposisi

Probolinggo (beritajatim.com) – Dalam politik berlaku adagium ‘Tak Ada Kawan dan Lawan yang Abadi’. Partai-partai yang berseteru dengan partai pengusung kepala daerah terpilih pada pilkada Kota Probolinggo 2018 lalu, ternyata tidak selamanya berhadap-hadapan.

Terungkap, partai politik yang memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, periode 2019-2024 dan sebelumnya berkompetisi, kini justru bekerjasama dengan eksekutif.

PDI-P misalnya, secara tegas tidak akan mengambil peran oposisi dalam pemerintahan Habib Hadi. Ketua Fraksi PDI-P Agus Riyanto, menyatakan, suara anggota fraksinya bulat sesuai instruksi DPC PDI-P Kota Probolinggo. “Instruksi DPC PDI-P Kota Probolinggo, jelas. Tidak ada anggota FPDI-P yang memilih oposisi,” katanya.

Agus, juga tak menampik keputusan itu diambil setelah ada deal politik dengan sejumlah pentolan parpol soal posisi pimpinan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD). “Ya benar, ada konpensasi itu. Yang jelas kami dapat jatah posisi ketua disalahsatu komisi,” terangnya.

Meski demikian Agus tetap berharap, kebijakan pemerintah daerah banyak memberi manfaat bagi masyarakat secara umum. “Kita kawal kebijakan pemerntah. Tapi kita tidak ingin dominan ya,” pungkasnya diplomatis.

Senada diungkapkan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Muhklas Kurniawan. Menurutnya fraksi Golkar, sejauh ini memang belum memutuskan bergabung atau oposisi. Namun gestur DPD Golkar Kota Probolinggo, sudah mengisyaratkan bakal mendukung pemerintahan Hadi Zainal Abidin. “Keputusan ada pada ketua DPD ya. Bagi kami instruksi partai lebih penting,” katanya.

Sekedar diketahui, PDI-P dan Golkar sebelumnya menjadi seteru terberat koalisi partai pemenang Pilkada Kota Probolinggo 2018, yakni PKB, PKS, dan Demokrat.

Sementara itu, Demokrat, akhirnya memutuskan membentuk fraksi sendiri berama PKS. Ketua DPC Partai Demokrat, juga Wakil Walikota Probolinggo, HMS Subri menyatakan, bergabungnya Demokrat dan PKS karena alasan sama-sama ingin membentuk satu fraksi. “Kita melanjutkan koalisi di pilkada kemarin,” katanya melalui whatsapp.

Demokrat dan PKS sama-sama memperoleh dua kursi. Dua partai koalisi pengusung kepala daerah ini harus bergabung untuk membentuk satu fraksi. Sebab aturan membentuk fraksi di DPRD minimal memiliki tiga kursi.

Tinggal Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Nasdem, belum ambil sikap. Namun sumber dilingkungan DPRD yang enggan namanya ditulis menyatakan, ketiga fraksi ini tidak berminat beroposisi. [kun]

PDIP 6 Kursi
1 Nasution
2 Imam Hanafi
3 Andry Purnomo H
4 Agus Rianto (incumbent)
5 M. Bebun (incumbent)
6 Suprianto

PKB 6 Kursi
1 Abdul Mujib
2 H Abd Jalal
3 Eko Purwanto
4 H. Mahrus Ali
5 Muizzuddin
6 H. Saifuddin (incumbent)

Golkar 5 Kursi
1 Fernanda Zulkarnain
2 Muhlas Kurniawan (incumbent)
3 H. Abd Syukur (incumbent)
4 Masda Putri Amelia
5 Farina Churun Inin

PPP 3 Kursi
1 David Rosidi (incumbent)
2 Robit Riyanto (incumbent)
3 Zainul Fatoni

Gerindra 3 kursi
1 Hamid Rusdi (incumbent)
2 dr. Aminuddin
3 Heri Poniman

Nasdem 3 Kursi
1 Sri Warsini (incumbent)
2 Sibro Malisi
3 Ellyas Adityawan

Demokrat 2 Kursi
1 Sri Wahyuningsih (incumbent)
2 Heru Estiadi, SE. Ak

PKS 2 Kursi
1 Saiful Rohman (incumbent)
2 Tri Atmojo Adi Susilo

Apa Reaksi Anda?

Komentar