Politik Pemerintahan

Pelaku Seni Layangkan 7 Tuntutan Kebebasan Berekspresi

Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak tujuh poin penting menjadi tuntutan pemuda dan pelaku seni dari berbagai komunitas musik di kabupaten Pamekasan, saat menggelar ‘aksi panggung’ di depan kantor Pemkab setempat Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (16/1/2020).

Ketujuh poin tuntutan tersebut berupa permintaan ketegasan bupati terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2019, meminta bupati dan DPRD agar melibatkan pelaku seni dalam menggodok perda, menuntut bupati bersama DPRD dan Polres Pamekasan untuk memberikan ruang berekspresi bagi para pecinta seni.

Selain itu juga terdapat tuntutan bagi para pemegang kebijakan agar membuka ruang berekspresi dalam seni musik sebagai hak sipil, menuntut Polres Pamekasan agar bersikap objektif dan profesional menjalankan tupoksi, serta tidak mengekang kebebasan berekspresi bagi para pelaku seni hingga tuntutan membubarkan Dewan Kesenian Pamekasan.

“Kami bermusik semata-mata untuk mencari nafkah, sebab kami memiliki tanggungjawab besar untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Apalagi kami memiliki keyakinan jika menafkahi keluarga merupakan sebuah kewajiban dan ibadah,” kata salah satu orator aksi, Lutfi Jaya.

Apalagi pihaknya juga meyakini jika tidak ada hukum yang melarang masyarakat berekspresi selama dalam batas kewajaran sesuai dengan norma dan kearifan lokal. “Dari itu kami meminta pemerintah agar bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan khususnya tentang hiburan dan rekreasi di Pamekasan,” jelasnya.

“Sebab kami menilai kebijakan ini jelas berkenaan dengan tanggungjawab dan nasib kami sebagai pelaku seni, termasuk rekan-rekan kami sesama seniman di Pamekasan. Apalagi kami juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga di rumah,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur menyatakan jika keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi tidak ada poin pencekalan terhadap masyarakat untuk berekspresi, termasuk dalam bidang seni bermusik.

“Prinsipnya tidak ada satupun poin dalam perda yang melarang masyarakat khususnya para seniman untuk berekspresi, bahkan regulasinya juga sangat jelas dan konkrit. Namun para pelaku seni juga harus memperhatikan kearifan lokal dan adat ketimuran,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekda Pamekasan, Totok Hartono yang memberikan penjelasan kepada massa peserta aksi untuk bijaksana dalam menelaah regulasi yang ada. “Kami sependapat dengan apa yang disampaikan bapak anggota dewan, jika dalam Perda tidak terdapat poin larangan apalagi berupa pencekalan,” imbuhnya.

“Namun yang pasti, kedepan kami akan terus menjalin koordinasi interns bersama instansi terkait termasuk DPRD Pamekasan untuk membahas persoalan ini. Sehingga semua pihak bisa menemukan solusi terbaik dari apa yang kita inginkan bersama,” pungkasnya. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar