Politik Pemerintahan

PCNU Jember: Tak Ada Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilu

Jember (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak setuju ada people power atau aksi massa rakyat. NU menilai pemilu sudah berjalan baik.

“Dalam penilaian saya dengan keterbatasan info dan pelacakan yang bisa saya amati, tidak ada kecurangan sistematis, terstruktur, dan massif. Yang ada adalah fitnah yang sistematis, terstruktur, dan masif untuk membangun opini sehingga masyarakat tidak menerima hasil pemilu yang sudah dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ikhtiar penyelenggara, dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakam people power,” kata Ketua Tanfidz PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin.

Menurut Abdullah, dasar people power itu adalah adanya tuduhan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. “Oleh karena itu, ketika pelaksanaan pemilu sudah sesuai ketentuan yang berlaku, maka seluruh masyarakat Indonesia harus menghargai proses demokrasi yang sudah berjalan sebaik-baiknya dan melibatkan seluruh elemen bangsa ini,” katanya.

PCNU Jember menyerukan proses diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Jika ada indikasi kecurangan oleh pihak mana pun, maka bisa diselesaikan secara hukum. “Itu juga bisa diaudit oleh publik dan bisa diketahui siapapun. Dengan demikian upaya untuk melakukan hal-hal bersifat inkonstitusional apapun namanya, kalau itu semata-mata dorongan dari orang-orang yang tidak punya mental siap menang dan siap kalah, maka itu bagian dari merongrong kedaulatan rakyat (pemilu),” kata Abdullah.

Abdullah mengatakan, people power bisa membelah rakyat. “Memang realitasnya dalam setiap perhelatan politik, keterbelahan itu pasti ada dalam proses. Tapi setidaknya harus disudahi tatkala proses berakhir dan sudah ada keputusan hasil,” katanya.

“People power yang seakan-akan motifnya adalah ingin menegakkan keadilan yang dianggap tidak ditemukan dengan cara yang konstitusional, sebetulnya adalah upaya membenturkan rakyat dengan aparat atau membenturkan rakyat dengan rakyat: pendukung pasangan calon 01 dan 02,” kata Abdullah.

PCNU Jember meminta pemerintah bertindak tegas. “Keputusan pemerintah bisa menghilangkan keseluruhan pro kontra di masyarakat. Ketika ini sudah diatur sesuai mekanisme hukum berlaku, hal-hal inkonstitusional harus ditindak tegas atau yang juga mengarah pada pelaksanaan hal tersebut. Ini termasuk menjaga wibawa pemerintah,” kata Abdullah.

“Sekecil apapun upaya yang tidak menghargai marwah pemerintah yang sah harus mendapatkan prioritas untuk ditindak supaya tidak menjalar kepada orang lain dan melakukan hal serupa,” kata Abdullah. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar