Politik Pemerintahan

Pemilu 2019

Partai Demokrat Akan Usulkan Pemungutan Suara Ulang di Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Vonis bersalah terkait pelanggaran administrasi yang diberikan kepada Ketua dan dua Anggota KPPS di TPS 05 Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro menguatkan tekad Partai Demokrat untuk mengajukan pemungutan suara ulang (PSU).

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang Partai Demokrat, Muhammad Hanafi mengatakan, rencana gugatan PSU itu masih dikonsultasikan dengan Divisi Hukum DPP Demokrat. Minggu ini baru akan diputuskan apakah dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak.

“Pemungutan suara ulang ini masih dikonsultasikan ke DPP. Batas pelaporan karena masih panjang, yakni sampai tanggal 25 Mei, atau tiga hari setelah penetapan,” ujarnya, Kamis (16/5/2019).

Hanafi mengatakan, temuan kecurangan tersebut sebenarnya sudah lama dilaporkan. Namun, respon KPU lambat. Seharusnya, lanjut dia, KPU sudah bisa menindak lebih cepat. “Kalau saat ini sudah tidak bisa ditindak dengan cara PSU,” terangnya.

Sidang cepat yang dilakukan Bawaslu Bojonegoro kemarin akhirnya hanya sanksi secara administratif. Bawaslu sendiri tidak bisa memberi PSU karena batas waktunya sudah habis. “Sekarang sudah menjadi kewenangan MK untuk memutus kasus itu,” jelasnya.

Bentuk kecurangan itu dengan memberikan C6 kepada orang yang bukan pemilik C6. Hal tersebut diindikasikan bukan hanya terjadi di TPS 05. Karena, lanjut Hanafi, timnya juga menemukan pelanggaran di TPS 24. Namun, untuk pembuktian, pihaknya mengaku kesulitan mencari saksi.

“Kami menemukan bukti orang yang nyoblos, tapi tidak tanda tangan di C7. Sehingga C7 ditandatangani anggota KPPS. Bawaslu menganggap itu diperbolehkan,” katanya.

“Patut diduga, apabila ada lebih dari satu TPS yang melakukan pelanggaran serupa, maka merupakan pelanggaran yang dilakukan secara masif dan terstruktur,” lanjutnya.

Sementara diketahui, dalam persidangan cepat yang dilakukan Bawaslu atas pelanggaran Pemilu 2019 dengan terlapor semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, sebanyak tujuh orang.

Tujuh anggota KPPS yang dilaporkan, lima orang yang datang dan tiga orang yang dinyatakan terbukti bersalah. Tiga orang KPPS di TPS 5 adalah ketua dan dua anggota. Mereka dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan diberi sanksi teguran tertulis.

Ketiga anggota KPPS yang dinyatakan bersalah, Ketua KPPS Sunarto, anggota KPPS Bagian C7 Siti Purwasetyana, dan Anggota KPPS Bagian Penerima C6 Setyowati. Anggota KPPS terbukti memberikan C6 kepada orang yang bukan pemilik C6.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Persidangan Mujiono, ketiganya melanggar Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 dan Pasal 460 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar