Politik Pemerintahan

Pakar Pariwisata Nilai Penutupan Tempat Karaoke Tak Solutif

Bupati Pamekasan, Badrut Tamam (tengah) didampingi Wakil Bupati Raja'e dan sejumlah perwakilan Ormas saat menutup lokasi hiburan dan karaoke, Senin (1/1/2019).

Pamekasan (beritajatim.com) – Pakar Pariwisata, Ahmad Faidlal Rahman menyayangkan tindakan pemerintah kabupaten (pemkab) Pamekasan yang menutup lokasi usaha hiburan dan karaoke, Senin (1/1/2019) lalu.

Penilaian tersebut bukan tanpa alasan, sebab ia menilai usaha hiburan karaoke merupakan salah satu jenis pariwisata. Terlebih pemkab juga belum memiliki regulasi tentang standar operasional usaha hiburan dan karaoke.

“Karaoke merupakan salah satu jenis usaha pariwisata, kami setuju karaoke ditutup jika terbukti melanggar norma agama ataupun kearifan lokal. Hal itu sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009,” kata Ahmad Faidlal Rahman, melalui rilis yang diterima beritajatim.com, Selasa (8/1/2019).

Hanya saja pihaknya sangat menyayangkan langkah pemkab Pamekasan, menutup lokasi usaha karaoke tanpa didasari regulasi yang konkrit. “Secara prinsip kami setuju dengan penutupan usaha karaoke yang terbukti melanggar norma agama, tapi kami menyayangkan tindakan pemkab yang tidak solutif,” ungkapnya.

“Semestinya pemkab harus menyiapkan regulasi standar operasional usaha karaoke yang Islami atau tidak melanggar norma agama. Kami kira hal itu jauh lebih penting, sehingga para pelaku usaha pariwisata tidak bingung dan tidak membuat tafsir sendiri,” jelasnya.

Dari itu ia mengimbau agar pemkab setempat segera kembali menggodok secara bijaksana, tentunya demi kepentingan bersama termasuk para pelaku usaha yang ada di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam.

“Semestinya pemkab Pamekasan membuat payung regulasi yang jelas dulu, sehingga pengusaha dan investor merasa nyaman berinvestasi. Apalagi hingga saat ini pemkab juga belum memiliki masterplan kepariwisataan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang 10/2009,” sambung Dosen Pariwisata Universitas Brawijaya Malang.

Sebelumnya pemkab Pamekasan dipimpin langsung Bupati Badrut Tamam dan Wakil Bupati Raja’e beserta jajaran, menutup lima tempat hiburan dan karaoke. Meliputi Hotel dan Restoran Putri di Jl Trunojoyo, Kafe Kampung Q-ta di Jl Wahid Hasyim, Kafe Pujasera di Jl Niaga, Kafe & Resto King Wan di Kelurahan Kolpajung, dan Karaoke Dapur Desa di Jl Raya Trasak, Kecamatan Pademawu.

Penutupan tersebut membuat sejumlah pelaku usaha sangat menyayangkan langkah yang diambil pemkab, terlebih mereka berdalih membuka usaha sudah sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar