Politik Pemerintahan

Pakar Hukum: Tanah Surat Ijo Bukan Milik Pemkot Surabaya

Taufik Imam Santoso (baju biru)

Surabaya (beritajatim.com) – Akademisi yang mendampingi para pemegang surat ijo dari Universitas Surabaya Taufik Imam Santoso membuka hasil kajiannya tentang permasalahan tersebut.

Taufik yang juga Kepala Laboratorium Hukum Administrasi Negara Ubaya ini mengatakan kajian ini juga sudah diseminarkan secar nasional.

“Kesimpulan yang kami dapatkan adalah surat ijo yang sebagian besar ada di Surabaya adalah tanah negara,” tegas Taufik yang diwawancarai di Restoran Agis Surabaya.

Ia mengatakan tanah negara paradigmanya sudah berubah di zaman Belanda. Saat masih zaman Belanda, tanah yang tidak ada pemiliknya maka dinyatakan sebagai tanah negara.

Namun setelah merdeka, tanah negara itu dikaitkan ke pemerintah daerah dan dinyatakan bisa melakukan pemungutan biaya sewa.

“Setelah UU No 65 Tahun 1960 semua hak Belanda dihapuskan. Maka dengan begitu semua seharusnya gugur. Karena di undang-undang itu ngga ada sistem menarik sewa. Yang ada adalah hak bangunan, hak pakai, hak guna usaha,” kata Taufik.

Dari status itu jelas bahwa di tahun 1960 semua hak pemda atas tanah negara zaman Belanda yang menyewakan tanahnya juga sudah dicabut.

Kalaupun Pemkot masih menarik itu karena pemerintah daerah sudah menjadikan sewa tanah itu menjadi sumber pendapatan. Yang saat ini sekitar Rp 56 miliar per tahun.

Pemkot Surabaya bersikukuh menganggap bahwa tanah negara itu adalah asetnya sehingga atas dasar perda tentang ijin pemakaian tanah maka disewakan.

“Kalau ngomong aset kita lihatlah UU tentang lengelolaan barang milik daerah. Dimana yang disebut barang milik daerah harus jelas alas haknya. Dibeli dengan APBD atau didaalatkan secara sah. Jadi barang milik daerah yang disebut aset harus jelas alas haknya. Tanah negara itu milik pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,” katanya.

“Wawali Surabaya Whisnu Sakti Buana juga sudah mengatakan saat semnas, beliau mengatakan kita harus mengakui sebagiaan besar aset ini tidak ada sertifikatnya. Karena ada perda IPT itu ya maka ditarik saja sewa. Bahkan beliau tegas mengatakan kalau ada ketentuan yang melindungi saya melakukan pelepasan hak maka kita akan lepaskan semua,” katanya mengutip pernyataan Wawali Surabaya.

Sehingga kesimpulannya harus ada sikap tegas dari Pemkot untuk menindaklanjuti masalah surat ijo. Masyarakat yang sudah memiliki lahan surat ijo dulunya juga beli dengan cara yang sah. Namun kini saat mau melakukan pelepasan harus membayar dengan biaya sesuai dengan NJOP. Menuruntnya itu tidak adil.

“Kajian ini sudah kami serahkan ke Pemkot. Kami meminta waktu untuk bertemu Wali Kota tapi tak pernah diberikan kesempatan,” ucapnya.

Pihak akademik Ubaya juga sudah mengiripkan kajian ini ke BPN. Dan meminta agar dibantu untuk penyelesaiannya. “Kami kini menunggu BPN melakukan inventarisir tanah surat ijo di Surabaya. Dan gerakan penghapusan surat ijo juga tengah mengumpulkan data kepemilikan lahan mereka masing-masing,” pungkas Taufik. [ifw/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar