Politik Pemerintahan

Pajak Penerangan Jalan Non PLN dari Industri Migas Kecil

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN yang berasal dari operator industri minyak dan gas bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro masih terbilang kecil. Sehingga, Pemkab Bojonegoro melakukan penagihan pajak tersebut tiga tahun sekali.

Kepala Bidang Pajak Daerah Non PBB, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo mengatakan pendapatan pajak non PLN yang paling banyak yakni berasal dari ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) operator Lapangan Migas Blok Cepu.

“Pendapatan pajak tahun 2018 paling besar milik ExxonMobil senilai Rp320 juta sekarang masih ditagihkan dalam proses verifikasi ke SKK Migas,” ujarnya, Selasa (5/2/2019).

Selain dari ExxonMobil, pajak Non PLN juga masih belum terbayar karena masih dalam proses verifikasi di SKK Migas yakni milik operator lapangan Blok Sukowati, Joint Operating Body Pertamina PetroChina (JOB PPEJ) senilai Rp22 juta, yang sekarang dikuasai oleh Pertamina Asset 4 Field Sukowati.

Sementara dalam prosesnya, Pemkab Bojonegoro kini masih menunggu pelimpahan kewenangan pembayaran pajak dari user lama PetroChina ke Asset 4 kepada pemerintah daerah. “Pajak yang di bawah SKK Migas belum dibayarkan semua karena prosedur. Yang sudah dibayarkan langsung dari pengelolaan kilang mini PT TWU sebesar Rp17 juta,” terangnya.

Kecilnya perolehan pajak penerangan jalan non PLN ini dinilai tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemkab untuk menyelesaikan proses administrasi. Sehingga, penagihan yang dilakukan dengan cara tiga tahun sekali. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar