Politik Pemerintahan

PAD Pemkab Malang dari BUMD Belum Maksimal

Purnadi, Kepala Bapenda Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) -Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Malang dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih terlampaui minim. BUMD, masih belum mampu mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan.

“Kalau BUMD, sampai saat ini belum bisa menyumbangkan PAD yang sangat berarti, masih belum,” kata Purnadi, Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Sabtu (2/2/2019).

Sebagai informasi, ada beberapa BUMD yang ada di Kabupaten Malang. Diantaranya seperti BPR Artha Kanjuruhan, PD Jasa Yasa, dan PDAM.

Menurut Purnadi, besaran PAD yang didapat dari seluruh BUMD bahkan tidak sampai 10 persen.

Ketika ditanya mengenai kendala hingga BUMD tidak bisa menyumbang PAD yang signifikan, Purnadi enggan membeberkannya.

“Nanti malah dikira ngoreksi pekerjaan orang, iya kalau saya pengawasnya tidak apa-apa,” terang mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ini.

Berbanding terbalik dengan BUMD, penyumbang PAD terbesar justru hadir dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tahun 2018 lalu, dari target Rp 80 miliar, BPHTB mampu melampauinya hingga Rp 100 miliar.

“Tahun ini (targetnya) 90 miliar. Tapi insyaallah, bisa 100 miliar lebih. Karena kalau PBB ini bisa ditingkatkan, kecuali meningkatkan tarif. Untuk saat ini belum ada kenaikan tarif, untuk semua daerah,” tegas Purnadi.

“Tapi ada kenaikan kelas istilahnya untuk daerah-daerah penyangga, seperti Pakis, Singosari, Lawang, Dau. Daerah penyangga biasanya ada banyak perumahan-perumahan mau dibangun, itu yang kita bidik untuk bisa mendapatkan dari situ,” tambah Purnadi. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar