Politik Pemerintahan

Ombudsman Sarankan Pembentukan Perda Delegasi Perizinan di Jember

Jember (beritajatim.com) – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menilai, perizinan reklame dan mendirikan bangunan di Kabupaten Jember tak sesuai perundang-undangan dan regulasi pusat, karena masih memerlukan penetapan dari bupati.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Jatim Achmad Khoiruddin mengatakan, peraturan bupati soal masih perlunya penetapan itu sebaiknya diubah. “Nanti bupati bersama DPRD membuat peraturan daerah mengenai pendelegasian kewenangan sesuai dengan peraturan presiden tahun 1997 dan 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu. Ini wajib, diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014,” katanya, saat berkunjung ke Kantor Bupati Jember, Kamis (13/2/2020).

Jember sudah memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Tinggal payung hukum pendelegasian dan mandat terkait pelayanan perizinan non perizinan. Kami akan merekomendasikan untuk membuat itu. Tidak ada toleransi,” kata Khoiruddin.

Menurut Khoiruddin, Kabupaten Banyuwangi yang bertetangga dengan Jember sudah memiliki peraturan daerah soal pendelegasian dan mandat pelayanan perizinan itu. “Kabupaten Probolinggo sudah ada,” katanya.

Penetapan dari bupati pada akhir proses perizinan reklame dan izin mendirikan bangunan tidak diperlukan. “Karena berdasarkan peraturan presiden, dari mulai awal proses pelayanan dan penerbitan perizinan ada di DPMPTSP dan ditandatangani Kepala DPMPTSP,” kata Khoiruddin.

Ombudsman mendapat laporan terkait keluhan soal lambatnya pelayanan perizinan di Jember di bidang pendidikan, operasional sekolah dan lembaga, reklame, dan izin mendirikan bangunan. “Kami sudah melakukan pemeriksaan dua kali. Kenapa kami langsung kepada bupati, karena dulu saat pemeriksaan awal, (informasi) ending IMB belum terbit, karena menunggu bupati tanda tangan,” kata Khoiruddin. Namun Bupati Faida hari ini sedang di luar kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman memberikan waktu satu pekan kepada Pemkab Jember untuk menerbitkan dua perizinan yang dilaporkan terhambat. Masyarakat mengeluh karena perizinan mendirikan bangunan yang diurus pada 2019 dan seharusnya hanya butuh waktu 14 hari, hingga memasuki tahun 2020 belum juga selesai. “Masa menunggu lagi?” kata Khoiruddin. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar