Politik Pemerintahan

Nilai Proyek Gerbang Kertasusila Rp 294,34 Triliun

Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan pembahasan terkait implemetasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.

Perpres tersebut mengatur tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik-Bangkalan- Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo- Lamongan (Gerbang Kertasusila), Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Gubernus Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, ada 218 proyek yang tercatat dalam lampiran Perpres 80/2019 senilai Rp294,34 triliun. Proyek-proyek itu yang sedang ditelaah bersama kementerian/lembaga terkait.

“Khusus Jawa Timur adalah Perpres tentang percepatan pembangunan ekonomi. Kami ingin memastikan semua itu masuk dalam RPJMN,” kata Khofifah usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (15/1/2020).

Khofifah mengungkapkan, dalam pertemuan, Menko Perekonomian memberikan arahan supaya Pemprov Jatim membuat langkah strategis jangka pendek yang cepat dan tepat (quick win), dengan menentukan mana proyek yang jadi prioritas satu, prioritas kedua dan seterusnya.

Dalam pertemuan tersebut, Khofifah didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, dan sejumlah pejabat pemprov Jawa Timur. Kunjungan itu merupakan rangkaian road show eksekutif dan legislatif Provinsi Jawa Timur.

Setelah ini, pemprov Jatim akan mengunjungi Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri. Lalu, hari Jumat bertemu Wakil Presiden.

Dia berharap, Pemprov Jatim dapat petunjuk yang bisa beriringan dengan seluruh proses percepatan pembangunan di Indonesia. Khusus Jawa Timur adalah Perpres tentang percepatan pembangunan ekonomi. Pihaknya juga ingin memastikan semua itu masuk dalam RPJMN.

“Kalau proses pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait sudah selesai, kami tinggal memohon Presiden berkenan menggelar rapat terbatas dari beberapa yang sudah kami tashih (telaah, red) bersama menteri-menteri terkait,” katanya.

Khofifah mengaku, pihaknya juga membutuhkan finalisasi Project Management Office (PMO) di Kemenko Perekonomian, dan Provincial Project Management Office (PPMO) di Provinsi Jatim. Hal itu penting supaya ada kepastian kepada siapa pun yang akan memberikan dukungan untuk menyiapkan feasibility study (studi kelayakan), dan beberapa perencanaan strategis dari 218 proyek sesudah disusun berdasarkan prioritas, dan siapa yang akan mendukung pendanaannya.

“Tentunya kami membutuhkan pelembagaan di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Kami berharap mandat Presiden dalam Perpres 80/2019 bisa terlaksana dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif,” katanya. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar