Politik Pemerintahan

Mutasi, Wabup Mojokerto: Proses Pembinaan Kepegawaian

Pelantikan dan pengambilan sumpah 54 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas lingkup Pemkab Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 54 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas lingkup Pemkab Mojokerto dilantik dan diambil sumpah. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto di ruang Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto, Jumat (18/10/2019).

Keputusan pelantikan telah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/482 s.d 483/HK/416-012/2019. Sebanyak 54 pejabat yang dilantik terdiri dari 12 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 9 orang administrator, dan 33 orang Pengawas. Diantaranya Zainul Arifin dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi Kepala Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Didik Chusnul Yakin menggantikan Zainul Arifin, Direktur RSUD Prof dr Soekandar Sujatmiko menjadi Kepala Dinkes, Kepala Dinas Pendidikan Zaenal Abidin sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Data Manusia (SDM). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ardi Sepdianto menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga (Disparpora) Djoko Widjayanto, beralih posisi menjadi Inspektorat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bambang Purwanto menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Posisi lama Bambang Purwanto, digantikan Didik Pancaning Agro yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DPUPR.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bambang Eko Wahyudi menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bambang Wahyuadi yang sebelumnya menjadi Inspektur Kabupaten Mojokerto menjabat Kepala Dispendukcapil.

Wabup Mojokerto, Pungkasiadi menegaskan, pelantikan tersebut berhubungan dengan proses pembinaan kepegawaian di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang merupakan tindak lanjut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sekaligus sebagai komitmen penyelenggaraan manajemen ASN berbasis ‘Sistem Merit’.

Sistem Merit sendiri menitikberatkan pada kualifikasi, kompetensi serta kinerja sebagai pertimbangan utama pengembangan dan penataan karir pegawai. Untuk itu, Wabup selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ingin agar pengaturan manajemen PNS melalui Peraturan Pemerintah tersebut, mampu menghasilkan PNS yang professional.

“PNS harus profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tunjukkan dedikasi, loyalitas dan kinerja Anda sekalian,” harapnya. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar