Politik Pemerintahan

MUI Jember: People Power Lebih Banyak Bawa Mudarat

Jember (beritajatim.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, memandang aksi massa rakyat atau people power tidak perlu dilakukan untuk merespons hasil pemilu.

Wacana people power muncul dari sejumlah kalangan untuk merespons dugaan kecurangan dalam pemilu. “People power lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Semestinya para tokoh memberi contoh berpikir dan berbuat yang maslahah bagi bangsa, karena jaminan kemaslahatan menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Ketua MUI Jember Abdul Halim Subahar, Selasa (14/5/2019).

Halim mengingatkan, agama menyuruh manusia berbuat baik dan mengajak orang lain agar berbuat baik, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. “Menasehati orang lain, apalagi pemimpin, itu ada etikanya,” katanya.

“Menasehati orang lain agar berbuat baik harus dengan cara-cara yang baik, ber amar ma’ruf harus dengan cara yang ma’ruf bukan dengan cara yang mungkar. Kalau people power akan mengarah pada yang tidak baik, apalagi makar. Maka harus dicegah, karena itu akan merugikan kita semua,” kata Halim.

MUI Jember mengimbau semua pihak agar bersabar menanti hasil perhitungan faktual resmi Komisi Pemilihan Umum. “Itulah mekanisme yang sudah kita sepakati bersama sesuai UU Pemilu. Kita harus menerima, kalau menang kalah dalam demokrasi adalah hal biasa,” kata Halim.

“Kalau ada ketidakpuasan, bisa digugat melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Kalau ada isu dugaan kecurangan, harus dibuktikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tambah Halim.

MUI Jember meminta agar dikotomi blok pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dihilangkan. “Mari kita bersatu, jalin silaturrahim, perkuat kerukunan, karena tantangan kita ke depat tentu tidak semakin ringan, tapi semakin berat,” kata Halim. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar