Politik Pemerintahan

Pelantikan Diwarnai Demonstrasi

MCW Berikan 5 Rekomendasi untuk Anggota DPRD Kota Malang

Malang Coruption Watch melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang.

Malang (beritajatim.com) – Malang Corruption Watch melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang saat pengambilan sumpah dan janji 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024, Sabtu (24/8/2019). MCW memberikan catatan dan rekomendasi kepada DPRD Kota Malang.

Korlap aksi Hanif Abdul mengatakan, ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan dengan baik oleh DPRD Kota Malang, pertama terkait fungsi penganggaran. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah Kota Malang sangat kecil. Pada APBD 2019, dari total Rp2,1 Trilyun Anggaran Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang hanya sebesar Rp 500 miliar.

Padahal ekonomi Kota Malang terbilang sangat besar dilihat dari PDB sebesar Rp62 triliun, sudah semestinya keriuhan ekonomi ini menyumbang untuk perbaikan derajat kehidupan masyarakat. Dari beberapa sektor pendapatan, salah satunya adalah sektor parkir, MCW pernah melakukan riset mengenai parkir dan menemukan sebenarnya potensi parkir ini sungguh besar, yaitu Rp 144 miliar.

“Anggaran reses meningkat drastis di tahun politik. Pada APBD 2019, anggaran reses sebesar Rp12,1 M, paling besar dibanding 4 tahun sebelumnya. Padahal, jumlah reses paling sedikit pada periode terakhir. Menurut temuan MCW, reses hanya berisikan orang-orang dekat, simpatisan, atau kader partainya dan erat kaitanya dengan nuansa kampanye,” kata Hanif.

Hanif mengatakan, terdapat alokasi anggaran yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa contohnya adalah pengadaan mobil pimpinan DPRD pada APBD 2019 yang mencapai Rp5,8 M, kunjungan kerja Rp12 M, dan peningkatan kapasitas Rp7,5 M.

“Kedua fungsi pengawasan. DPRD harus berani mendalami suatu isu yang ada di masyarakat, yang terkait dengan kinerja OPD di Kota Malang. DPRD harus bisa memaksimalkan penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat serta seluruh fungsi DPRD. Ada beberapa permasalahan yang MCW soroti,” ujar Hanif.

Pertama, pengawasan di sektor pendidikan. Temuan MCW dalam mengadvokasi kasus-kasus di pendidikan seperti adanya pungli di satuan pendidikan, tidak sesuainya jumlah sekolah negeri dengan jumlah lulusan, komite sekolah yang tidak berperan semestinya, persebaran sekolah tidak merata, dan tidak meratanya kualitas tenaga kependidikan.

Kedua, adanya temuan di laporan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. Seperti penatausahaan dan pengelolaan aset tidak optimal sehingga memunculkan potensi kehilangan aset, kekurangan volume pada paket pengerjaan jalan oleh DPUPR, dan pemanfaatan aset yang Belum tertib dan belum memberikan hasil yang optimal serta potensi penerimaan belum tertagih.

“Ketiga adalah fungsi legislasi. Pembahasan perda harus melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat. Pada tahun 2019, DPRD Kota Malang melakukan revisi Perda No 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pada prosesnya, revisi Perda tersebut tidak melibatkan unsur masyarakat yang konsern memantau permasalahan pendidikan. Pun juga seperti yang terjadi pada Perda nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum,” papar Hanif.

Selain itu, MCW menilai buruknya komitmen kepada keterbukaan informasi publik. Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat adalah tidak tersosialisasikannya program legislasi daerah. DPRD sebagai badan publik wajib mentaati ketentuan dalam Undang-undang 14 tahun 2008 pasal 9 yang menyebutkan bahwa kegiatan badan publik merupakan informasi yang wajib tersedia dan diumumkan.

“Atas dasar beberapa catatan di atas, MCW sebagai elemen masyarakat Kota Malang menuntut DPRD Kota Malang yang baru saja dilantik untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Benar-benar memperhatikan substansi kegiatan dalam melakukan reses. Menyusun alokasi-alokasi anggaran yang pro terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Aktif melaksanakan fungsi pengawasan dengan maksimal terhadap kinerja eksekutif melalui hak-hak anggota dewannya. Aktif menyebarluaskan informasi kegiatan dan program legislasi yang partisipatif,” tandasnya. [luc/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar