Politik Pemerintahan

Masyarakat Diminta Kritisi Isu Politisasi Simbol Agama

Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah, Dzul Fikar Ahmad mengatakan, politisasi agama di tahun politik memang menjadi hangat saat ini. Elemen masyarakat harus lebih berhati-hati menyikapi kondisi ini.

“Sebenarnya politik harus jadi ekspresi pemikiran, tidak boleh dibawa jadi ekspresi perasaan. Karena dibawa ke ekspresi pemikiran yang lahir adalah narasi dan gagasan. Kalau dibawa ke ruang emosi, justru akan melahirkan emosi,” katanya.

Ruang politik harus jadi ruang ekspresi pemikiran, bukan perasaan. Kalau jadi ruang perasaan, politik tidak beda dengan yang digambarkan dalam film Dilan. “Pasca reformasi seharusnya politik tumbuh jadi peradaban, lahir dari pemikiran. Yang membuat kenapa simbolisasi agama jadi sedemikian marak, karena ruang politik kita digiring ke ekspresi perasaan,” ujarnya.

Anggota BPIP, Romo Benny Susetyo menegaskan, politisasi simbol agama tidak hanya di Indonesia. Tokoh agama memiliki kekuatan lebih besar daripada tokoh politik, ini yang digunakan untuk politik.

“Sekarang terjadi politik pembelahan, sehingga secara ideologis terjadi pemecahan. Sekarang antarpertemanan jadi konflik gara-gara agama digunakan sebagai alat politik. Ini berbahaya. Yang penting sekarang, bagaimana media mencoba mengajak masyarakat untuk memiliki budaya kririts. Bagaimana media mendidik masyarakat tidak lagi menggunakan politisasi agama. Jangan diberi ruang politisasi simbol agama,” tukasnya.

“Berani tidak media massa tidak ekspos isu agama. Kemudian, harus ada literasi media, terutama medsos. Sekarang orang tanpa data bisa menuduh orang lain. Agama itu urusan personal, urusannya dengan Tuhan, tidak ada urusan dengan politik,” imbuhnya.

Menurut dia, KPU dan Bawaslu harus keras. Pihak-pihak yang menggunakan rumah ibadah sebagai alat politik harus ditindak tegas. “Ketegasan penting, karena selama KPU dan Bawaslu tidak tegas, maka kita akan menghancurkan masa depan kita yaitu sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia,” tuturnya.

Ujang Komarudin, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menambahkan, ketika agama dijadikan ideologi yang kuat digunakan untuk politik, sah dan boleh. Tetapi, ketika agama dijadikan alat legitimasi politik ini yang akan menjadi masalah.

“Yang terjadi sekarang seperti itu. Kita harus mendudukkan secara benar. Problemnya pemahaman masyarakat tentang agama, hanya sedikit ummat yang bisa membaca kitab suci, ini jadi masalah. Kedua, kalau membaca saja hanya sedikit, apalagi memahaminya. Wajar kalau polar pikir kita yang keliru digunakan pihak tertentu untuk melegitimasi politik. Ketika agama dijadikan simbol, itu akan berbahaya,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar