Politik Pemerintahan

Masyarakat Desak Pemkot Surabaya Tuntaskan Masalah Surat Ijo

Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS)

Surabaya (beritajatim.com) – Akhir-akhir ini, di berbagai sudut Kota Surabaya, sering ditemui dengan mudah spanduk bertuliskan ‘Hapus Surat Ijo di Surabaya’. Hal itu merupakan tuntutan dari Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS).

Ditemui di pertemuan rutin yang mereka lakukan, Ketua Harian P2TSIS Bambang Sudibyo mengungkapkan jika tuntutan itu sebagai bagian upaya menagih janji Wali Kota Risma. “Dulu sebelum ada Perda IPT, Wali Kota Risma pernah duduk bersama kami dan berjanji untuk mengurai masalah surat ijo agar bisa menjadi milik masyarakat sepenuhnya. Waktu itu saya lega sekali mendengarnya,” kata Bambang.

“Tapi tak berapa lama kemudian, malah muncul Perda IPT itu. Kali ini kami kembali menagih janji itu agar lahan kami yang masih berstatus surat ijo bisa menjadi SHM,” tambahnya.

Ia pun menilai, hingga saat ini, tidak ada itikad dari Wali Kota Risma untuk mengurai permasalahan itu. “Saat bertemu dengan Ketum kami, bahkan Bu Risma pernah menyatakan jika akan tetap mempertahankan tanah ijo sebagai aset Pemkot Surabaya. Kecuali, para pemegang surat ijo memiliki bukti sah jika lahan tersebut milik mereka,” tegas Bambang.

Pria sepuh itu menilai jika seharusnya Pemkot Surabaya mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Jawa Timur. “Tanggal 8 Mei 2018, usai dengar pendapat, DPRD Jatim meminta agar dilakukan reinvetarisir terkait persil surat ijo. Di poin 4 rekomendasi itu juga tertera bahwa pemegang surat ijo berhak memiliki SHM karena sudah menguasai lahan selama lebih dari 20 tahun,” jelasnya.

“Tanggal 8 November 2018 dan 31 Mei 2019, secara berurutan, Pakde Karwo dan Bu Khofifah selaku Gubernur Jatim di masa-masa itu juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Agraria agar segera menuntaskan sengketa terkait masalah Surat Ijo yang terjadi di Surabaya. Pertanyaannya, kenapa tidak ada sikap dari Pemkot Surabaya,” lanjut Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Ia mengungkapkan secara gamblang terkait tuntutan yang diminta oleh P2TSIS. “Pertama, evaluasi tanah surat ijo dan kembalikan kepada yang berhak. Kedua, tangguhkan pungutan surat ijo. Ketiga, cabut Perda surat ijo. Itu tiga tuntutan kami. Saat ini, kami tengah rutin mengumpulkan seluruh pemegang surat ijo di seluruh Surabaya agar kami bisa berjuang bersama demi hasil maksimal,” urai Bambang.

“Untuk diketahui, dari jajaran pengurus kami, ada Pak Endung Sutrisno sebagai Ketua Umum. Lalu saya, Bambang Sudibyo, sebagai Ketua Harian. Bu Farah Tamalia sebagai Ketua II. Sedangkan Dewan Pembina kami ialah Pak Farid yang juga pernah menjadi Bupati Lamongan dua periode,” pungkasnya.(ifw/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar