Politik Pemerintahan

Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan

Jakarta (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan kubu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

“Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam.

MK menegaskan penanganan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Sedangkan kewenangan MK disebut sesuai undang-undang adalah tentang perselisihan hasil penghitungan suara.

MK juga menilai, tim kuasa hukum 02 tidak mampu membuktikan secara terang hal-hal yang didalilkan itu mempengaruhi perolehan suara Prabowo-Sandi ataupun Jokowi-Ma’ruf.

Seperti dalil permohonan soal duugaan ketidaknetralan aparat. Pemohon hanya menyerahkan bukti P111 dan setelah diperiksa majelis hakim ternyata isinya berupa imbauan presiden kepada jajaran Polri untuk mensosialisasikan program pemerintah.

Menurut majelis hakim, hal itu adalah sesuatu wajar yang dilakukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tidak ditemukan adanya ajakan memilih paslon tertentu dan bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon seluruhnya hanya berupa fotokopi berita online (yang) tidak serta-merta menjadi bukti tanpa didukung bukti lain.

Soal dalil mengenai Situng terkait Prabowo-Sandiaga kehilangan suara 2.871 suara dalam sehari. Dalam dalil tersebut, disebutkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin justru bertambah suaranya.

“Bukti video yang dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun Facebook yang bertambah dan hilangnya suara paslon,” kata majelis hakim.

MK juga menilai dalil tim hukum Prabowo -Sandiaga mengenai Daftar Pemiliih Tetap (DPT) tidak wajar 17,5 juta ditambah Daftar Pemilih Khusus (DPK) 5,7 juta adalah tidak wajar dan menimbulkan penggelembungan suara bagi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin tidak terbukti. MK menyatakan argumen terkait itu tidak relevan. (hen/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar