Politik Pemerintahan

Mahfud MD dan Pakar Hukum UII Beri Catatan Kritis RUU PKS

Mahfud MD saat menjadi narasumber di pesantren Tebuireng

Jombang (beritajatim.com) – Guru besar UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta Prof Dr Mahfud MD, SH memberikan catatan kritis ketika menanggapai RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual). Hal serupa juga dilontarkan pakar hukum UII, Prof Dr Mudzakir SH, MH.

Catatan kritis itu disampaikan Mahfud MD dan Mudazkir saat menjadi narasumber seminar nasional yang digelar Pusat Kajian Pemikirian Hasyim Asyari Tebuireng dengan tema Menanggapi RUU PKS, di gedung KH Yusuf Hasyim, pesantren Tebuireng Jombang, Kamis (2/5/2019).

Selain dua narasumber tersebut, hadir pula Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, serta Naha’e dari Komnas Perempuan. Sedangkan para peserta adalah mahasiswa, santri, serta aktivis perempuan yang ada di kota santri.

Rieke Diah Pitaloka saat menyampaikan paparan tentang RUU PKS

Mudzakir dalam paparannya berpandangan, judul ‘Penghapusan Kekerasan Seksual’ adalah kurang tepat serta tidak sesuai dengan kaidah hukum. “Kalau judulnya penghapusan, maka sanksi pidananya harus ditiadakan. Memenjarakan orang itu tujuannya bukan menghapus (kekerasan seksual), tapi menegakkan hukum dan keadilan,” ujar ahli hukum UII ini.

Dia menegaskan bahwa tujuan hukum pidana itu bukan untuk penghapusan, namun menegakkan keadilan. Selain itu, ahli hukum ini juga mengatakan bahwa hukum pidana itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan cabang hukum yang lain.

“Kalau soal kekerasan seksual, sumbernya ada di Undang-undang Perkawinan. Makanya jangan sembarangan mencantolkan kaitan hukumnya,” ujar Mudzakir sembari menjelaskan analisa hukum tersebut secara panjang lebar.

Sementara mantan Ketua MK (Mahkamah Kosntitusi) Mahfud MD sebelum membedah RUU PKS, dirinya menjelaskan soal norma hukum. Dia juga mengapresiasi masukan dari koleganya di UII, Prof Dr Mudzakir soal kata penghapusan.

Terkait RUU PKS, Mahfud berpandangan bahwa rancangan tersebut masih perlu pembenahan. Semsial soal banyaknya penyebutan lembaga pemerintah dan Kementerian untuk melakukan tugasnya. Mulai tugas Polri, Kementerian Pendidikan, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), serta lembaga pemerintah lainnya. Hal tersebut menurut Mahfud tidak perlu dicantumkan, karena masing-masing lembaga tersebut sudah memiliki aturan sendiri-sendiri.

Mahfud kemudian mengkritisi adanya poin yang meminta agar masalah penghapusan kekerasan seksual dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Menurut pria kelahiran Madura ini, hal tersebut tidak perlu dilakukan.

“Untuk apa setiap masalah kok selalu diminta dimasukkan dalam kurikulum. Itu tidak perlu. Karena itu sudah melekat di setiap mata pelajaran. Namanya pendidikan. Dan nilai-nilai seperti itu tidak perlu dieksplisitkan atau ditampakkan,” ungkap Mahfud.

Terlepas dari itu semua, Mahfud mendukung adanya RUU PKS. Karena di Indonesia memang belum memiliki undang-undang seperti itu. Yang ada hanya undang-undang peninggalan Belanda. “Makanya saya mendukung RUU PKS ini diteruskan. Tinggal masukan-masukan seperti tadi diolah lagi,” urainya.

Rieke Diah Pitaloka mengakui, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam RUU PKS. Termasuk masukan dari para ahli hukum seperti dalam seminar yang digelar di Tebuireng. “Kami silakan memberi masukan. Karena perjalanan RUU ini masih panjang,” kata Rieke.

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, RUU PKS sudah disepakati sembilan fraksi di DPR RI. Rieke juga mengatakan bahwa RUU tersebut diinisiasi oleh Komnas Perempuan. Selanjutnya, menggelinding ke gedung dewan lewat berbagai tahapan.

“Jangan sampai RUU ini menyebabkan perpecahan di antara kita. Juga jangan sampai ditarik pada wilayah perbedaan ideologi,” pungkas Rieke. [suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar