Politik Pemerintahan

LIRA Apresiasi Langkah Plt Bupati Malang Anulir Mutasi Pejabat

Malang (beritajatim.com) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang, mengapresiasi langkah Plt Bupati Malang HM. Sanusi untuk membatalkan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan pada 31 Maret 2019 lalu.

Koordinator LIRA Malang, M.Zuhdy Achmadi mengatakan, langkah yang di ambil oleh Plt Bupati Malang HM.Sanusi dengan melakukan pembatalan mutasi tersebut sangat bagus dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Langkah Plt Bupati Malang merupakan langkah yang tepat apabila membatalkan pelantikan 248 Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena jika bersikeras untuk menjalankan dan mempertahankan kebijakan yang keliru, tidak menutup kemungkinan akan terkena sanksi berat.

Terlebih DPRD sudah berancang-ancang memanggil untuk klarifikasi. Secara politis ini tidak menguntungkan bagi Plt Bupati,” ungkap Abah Didik panggilan akrabnya, Senin (16/6/2019).

Namun, lanjut Abah Didik, jika ada anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang masih bersikukuh untuk menjalankan mutasi pejabat ASN tersebut, maka dialah yang perlu di mutasi.

“Jika ada pihak yang tetap ngotot menjalankan mutasi dan menganggap ini sesuai UU maka patut diduga ada kepentingan didalam. Nah orang seperti ini yang perlu dipertimbangkan. Bila perlu dicopot bila nanti bupati sudah definitif,” tegas Abah Didik.

Abah Didik melanjutkan, dalam mutasi pejabat ASN tersebut, diduga ada praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemkab Malang.

“Jika sudah definitif, maka saya sarankan oknum tersebut (pelaku jual beli jabatan) perlu dimutasi dan di proses secara hukum. Karena jual beli jabatan itu sudah masuk pada rana tindak pidana korupsi,” paparnya.

Ia menambahkan, dengan adanya pembatalan mutasi pejabat ASN tersebut, pihaknya meminta pada Plt Bupati Malang HM.Sanusi supaya juga membatalkan pelantikan Direktur Utama Perusahaan umum daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan yang telah dilakukan pada 18 Pebruari 2019 silam.

“Plt Bupati tidak boleh tebang pilih dalam mengambil langkah. Contohnya pelantikan Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan (PDAM Kabupaten Malang) Pebruari lalu juga harus dibatalkan. Biar tidak menjadi polemik lagi. Hal ini bisa jadi batu sandungan bagi Plt Bupati dalam memimpin Kabupaten Malang kedepan. Soal isu rencana gugatan PTUN dari sebagian ASN, tidak perlu dipermasalahkan karena hal itu tidak mungkin terjadi lah,” pungkas Abah Didik. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar