Politik Pemerintahan

Lembaga Riset dan Ornop di Surabaya Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Surabaya (beritajatim.com) – Akademisi yang menyatakan dirinya sebagai Lembaga Riset dan Organisasi Non-Pemerintah Pendukung Gerakan Anti Korupsi hari ini menggelar pernyataan sikap terbuka terkait tututan penerbitan Perppu, Rabu (9/10/2019) di Gedung C Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Lembaga Riset dan Organisasi Non-Pemerintah Pendukung Gerakan Anti Korupsi yang meliputi Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Unmuh Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH UNAIR, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya dan Solidaritas Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Surabaya ini menuntut Presiden harus segera menerbitkan Perppu terkait dengan telah disahkannya perubahan kedua terhadap UU KPK.

“Secara substansi, UU KPK hasil revisi, jelas tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi, jauh dari upaya memperkuat KPK,” ujar Iqbal Felisiano perwakilan dari CACCP FH UNAIR.

Iqbal menjelaskan bahwa Presiden memiliki wewenang konstituional prerogratif untuk menerbitkan Perppu atas dasar kondisi kegentingan yang memaksa.

“Perppu itu jelas punya landasan konstitusional, wewenang yang diberikan UUD 1945 kepada Presiden (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011). Bahkan pemaknaan ikhwal kegentingan yang memaksa, telah diatur oleh MK, melalui putusannya No. 138/PUU-VII/2009,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa tekanan partai-partai politik untuk tidak mengeluarkan Perppu yang jelas membuat posisi KPK lemah merupakan bentuk pembusukan politik dengan memanfaatkan celah hukum.

Menurutnya masyarakat Indonesia telah kritis, tak akan pernah mudah dibohongi oleh kekuatan oligarki yang menginginkan pelemahan KPK melalui berbagai cara. Apalagi, pemberantasan korupsi melalui KPK telah cukup baik dan progresif dalam mendorong penegakan hukumnya.

“Presiden harus sadar dan peka, bahwa akibat dari upaya legislasi yang sangat buruk tersebut, setidaknya telah mengakibatkan 4  korban jiwa dan ratusan lainnya terluka dalam aksi demonstrasi yang secara masif dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa suara perwakilan rakyat tidak merepresentasikan keinginan rakyat yang diwakilinya,” ungkapnya.

Iqbal juga membacakan tuntutan dari lembaga riset, dan organisasi non-pemerintah pendukung gerakan anti korupsi yakni mendesak pemerintah, atau dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk:

1.Segera menerbitkan Perppu KPK, dengan substansi “Membatalkan perubahan kedua UU KPK” (ini artinya membatalkan keseluruhan isi UU KPK yang baru dan kembali ke UU sebelumnya).

2.Mengembalikan dasar kewenangan dan tata organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 dan memperkuat posisinya sejalan dengan UNCAC.

3.Membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam penyusunan legislasi yang berkeadilan sosial dan berbasis perlindungan hak-hak asasi manusia.

4.Mengungkap, mengusut serta mendorong pertanggungjawaban pelaku pembunuhan/ penembakan, penyerangan dan kebrutalan aparat selama aksi penolakan UU KPK 2019 dan sejumlah RUU.

5.Segera memenuhi janji Nawacita Jokowi yang belum tuntas, yakni “Menempatkan POLRI dalam Kementrian Negara yang proses perubahan dilakukan secara bertahap”.

Dengan lima tututan tersebut, Iqbal mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan perwujudan Perppu tersebut. Yang mana Persiden tidak perlu takut  ancaman pemakzulan dalam sistem presidensiil hanya diakibatkan penerbitan Perppu cenderung mengada-ada, mengingat kedudukan Presiden tak akan jatuh selain karena pelanggaran berat dan pidana yang berat, yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 yang sebelumnya telah melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai negarawan, sikap yang jelas dan tegas berpihak kepada rakyat harus ditunjukkan dengan komitmen nyata memenuhi janji politik sebagaimana dalam nawacita yang sebelumnya telah disampaikan. Penting bagi Presiden segera melaksanakan tindakan tegas untuk menyelamatkan KPK dan agenda pemberantasan korupsi. [adg/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar