Politik Pemerintahan

Legislator Pamekasan Sayangkan Rencana Sepihak Pemkab Soal Gedung DPRD

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Suli Faris sangat menyayangkan rencana sepihak pemkab setempat, seputar pembangunan Gedung DPRD Pamekasan yang akan ditempatkan di Kantor Pemda Timur, Jl Jokotole.

Padahal rencana pembangunan Gedung DPRD Pamekasan, dianggarkan untuk pengadaan tanah yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 silam. Hanya saja, jika dialokasikan ke Kantor Pemda, tentunya hal tersebut tidak beralasan dan tanpa koordinasi dengan jajaran legislatif.

“Kami dengar kabar bahwa anggaran pengadaan tabah untuk Kantor DPRD Pamekasan, oleh bupati dialihkan pada pembangunan kantor DPRD dengan lokasi di Kantor Pemda lama. Dan kami sangat menyayangkan pengalihan secara sepihak ini,” kata Suli Faris, Senin (24/6/2019).

Hal tersebut bukan tanpa alasan, apalagi sudah diagendakan sejak lama dengan berbagai pertimbangan matang dan bijaksana. “Sekali lagi kami sangat menyayangkan pengalihan anggaran secara sepihak, karena anggaran tersebut sudah ditetapkan di APBD 2017. Tapi tidak terlaksana karena masih mencari lokasi yang tepat untuk kantor DPRD Pamekasan,” ungkapnya.

“Seperti kita ketahui, selama ini kita memang tidak memiliki kantor dan masih menumpang di kantor Pemda (Jl Kabupaten 107). Karena itu sudah disepakati untuk membangun gedung baru di lokasi yang berada di pinggiran kota dan strategis,” sambung pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

Gagasan tersebut sudah dikaji secara matang demi menunjang sektor perkembangan pembangunan di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam. “Salah satu tujuannya untuk pengembangan kota kedepan, bahkan bukan hanya kantor DPRD yang perlu ditarik ke pinggiran kota, kantor pemkab pada saatnya nanti juga perlu ditarik ke pinggir kota,” jelasnya.

“Sehingga dengan demikian, nantinya akan terpisah antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis seperti di daerah lain yang sudah memindahkan pusat pemerintahan ke pinggir kota. Seperti pemkab Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan beberapa kota lainnya,” imbuhnya.

Alasan lainnya, saat ini area perkotaan sudah mulai semakin sesak dengan berbagai perkembangan kawasan kota. Sehingga diperlukan langkah strategis demi mewujudkan tata kelola kota modern. “Mungkin di antaranya gedung-gedung perkantoran pemerintah, khususnya kantor pelayanan publik sudah saatnya dipusatkan di satu lokasi yang terpisah dengan pusat bisnis,” saran pria yang akrab disapa Sulfa.

“Jadi pusat kota yang ada sekarang biarlah berkembang menjadi pusat bisnis, lokasi bekas perkantoran yang ada di dalamnya biarlah pada akhirnya dikembangkan menjadi lahan bisnis pemkab yang bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baik dikelola oleh pemkab sendiri maupun dikelola investor sabagai pihak ketiga,” beber politisi Partai Bulan Bintang (PBB).

Dari itu, jika persoalan tersebut tidak direncanakan mulai saat ini. Dikhawatirkan nantinya bakal keteteran menerapkan berbagai kebijakan yang bersinggungan dengan publik. Termasuk anggaran pengadaan tanah untuk gedung DPRD Pamekasan, yang juga dimasukkan dalam bagian rencana pengembangan kota.

“Oleh karena itu, bupati tidak bisa serta merta merubah secara sepihak soal rencana (pembangunan Gedung DPRD) tersebut. Kalau mau dirubah paling tidak harus dibicarakan dengan DPRD dan pihak terkait lainnya, apalagi tugas bupati melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan yang sudah ada. Karena dokumen perencanaan itu disusun dan didasarkan pada berbagai pertimbangan,” tegasnya.

Hanya saja pihaknya sangat memaklumi gagasan dari pemkab Pamekasan, namun ada beberapa hal yang sangat perlu dikaji secara bijak. “Prinsipnya, bila setiap ada pergantian rezim rencana jangkan menengah dan jangka panjang dirubah karena tidak sesuai dengan keinginan manager pemerintahan. Maka arah, sasaran dan target pembangunan akan kacau dan sulit sekali utk bisa diukur,” pungkasnya.

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemkab setempat. Termasuk dari Bupati Pamekasan, Badrut Tamam yang berencana mengalihkan anggaran untuk pembangunan Gedung Baru DPRD Pamekasan. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar