Politik Pemerintahan

Legislator Nilai Penantian Honorer K2 Berakhir Kecewa

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Suli Faris menilai penantian panjang para Tenaga Honorer Katagori 2 (K2) harus puas menerima kenyataan berupa kekecewaan. Khususnya para honorer di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam.

Penantian panjang honorer katagori dua di dasarkan pada pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana proses pengangkatan tenaga Honorer K1 dilakukan bertahap mulai 2005 hingga 2009.

Jika pengangkatan tenaga Honorer K1 sudah selesai, maka selanjutnya tenaga Honorer K2 dapat diangkat sebagai PNS. “Ketentuan tersebut menandakan bahwa pemerintah telah memberikan peluang dan harapan bagi para tenaga Honorer K2,” kata Suli Faris kepada beritajatim.com, Senin (4/3/2019).

“Namun akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang setelah kami cermati ternyata terdapat poin yang menghempaskan harapan kawan-kawan tenaga Honorer K2,” ungkapnya.

Terbitnya UU ASN sekaligus menutup peluang Honorer K2 untuk diangkat sebagai PNS, sebab dalam dalam regulasi tersebut justru mengedepankan merit sistem yang menitik beratkan pada kualifikasi dan kompetisi. “Kondisi ini jelas memupuskan harapan kawan-kawan Honorer K2, karena mereka tidak mendapat perlakuan seperti Honorer K1,” tegasnya.

“Dengan proses rekrutmen tolak ukurnya kualifikasi dan kemampuan kompetensi, hal itu sama artinya pemerintah mendhalimi kawan-kawan tenaga Honorer K2. Padahal mereka sudah bekerja sebelum 2005 silam, bahkan hingga saat ini honor yang mereka terima pun terbilang tidak layak jika dibandingkan dengan pengabdian mereka,” jelasnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) juga menilai jika para Honorer K2 sangat layak diangkat diangkat langsung sebagai PNS berdasar masa kerja dan pengabdiannya. “Sudah selayaknya mereka langsung dianhkat, baik sekaligus dalam satu tahun ataupun secara bertahap dengan memprioritaskan usia yang paling tua,” bebernya.

“Jadi bagi kami pribadi, pemerintah tidak tepat menerapkan UU No 5/2014 tentang ASN pada Honorer K2. Karena mereka sudah bekerja dan mengabdi sebelum 2005,” tegas polisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

Padahal mengacu pada asas non retroaktif, hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga dalam konteks ini, pemerintah justru mengabaikan prinsip pemberlakuan dan dasar penerapan hukum.

“Sebenarnya persoalan ini sudah beberapa kali kami sampaikan kepada instansi terkait, bahkan hingga ke pusat. Tapi hingga saat ini belum ada respon berarti dan tindak lanjut,” pungkasnya. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar