Politik Pemerintahan

Lahan Terkena Proyek Jembatan Serpang, Ini Komentar PT Garam

Sampang (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kabupaten Sampang untuk membangun jembatan yang menyambungkan Kecamatan Sreseh dengan Kecamatan Pangarengan (Serpang), dipastikan akan mengerus lahan produktif milik PT Garam.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT Garam Budi Sasongko mengatakan, dalam penggunaan aset milik PT Garam, wajib mendapat izin dari negara. Karena berdampak terhadap penyempitan lahan garam produktif, termasuk harus mendapat izin dari komisaris atau pemegang saham. “Karena ini aset, maka harus izinkan ke komisaris atau pemegang saham, apalagi itu lahan produksi,” jelasnya.

Dirut PT Garam berjanji akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, sebelum lahan produktif tersebut terkena imbas proyek pembangunan jembatan Serpang. “Kalau memang lahan yang terkena imbas tergolong produkstif, maka kami akan melampirkan alasan-alasan tertentu sebelum mendapatkan izin,” tegasnya.

Meski demikian hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pasti lahan yang nantinya terdampak oleh proyek jembatan Serpang. “Saya izinkan ke negara, nanti tergantung negara jawabannya bagaimana, kalau sebagai fasilitas umum, nanti bisa. Karena ini belum tahu,  jika kena lahan produksi maka saya akan memberikan alasan,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, pembangunan jembatan Serpang, rencananya dimulai tahun ini. Sebagai permulaan, proyek tersebut akan dibuka dengan pembebasan lahan. Pemerintah Kabupaten Sampang menggelontorkan anggaran sebesar Rp 20 miliar yang bersumber dari Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS).

Pada tahun 2018, Pemkab Sampang sudah membebaskan tanah milik 71 kepala keluarga (KK) di Desa Marparan dan Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh sepanjang 5 hektar. [sar/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar