Politik Pemerintahan

Kubu Prabowo Kritik Infrastruktur, TKD Jatim: Tolong Sedikit Objektif!

Surabaya (beritajatim.com) – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berencana meninjau ulang pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi. Alasannya, karena dianggap memboroskan uang negara yang sebagian didapatkan dari utang. Rencana itu dinilai Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jatim sebagai langkah yang kontraproduktif.

“Ya sebenarnya kami maklumlah kalau Pak Prabowo bikin agenda semacam itu. Namanya juga oposisi. Tapi ya semestinya agak objektif sedikit saja, tidak asal beda dengan program Pak Jokowi. Masak orang bangun infrastruktur jalan, MRT, listrik, bandara, dinilai jelek,” ujar Ketua TKD Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, Rabu (10/4/2019).

“Kalau momentum pembangunan infrastruktur dihentikan, negara ini mundur lagi dong,” imbuh Machfud.

Mantan Kapolda Jatim ini mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi bukan semata-mata soal proyek fisik untuk menggerakkan ekonomi semata, tapi juga mengandung filosofi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Coba bayangkan saudara-saudara kita di pelosok Papua, Kalimantan, NTT dan daerah luar Jawa lain yang kini menikmati jalan dan listrik. Ada yang puluhan tahun sejak merdeka belum ada listrik, sekarang di era Pak Jokowi akhirnya teraliri listrik. Masak ada yang tega bilang infrastruktur itu enggak urgent,” ujar Machfud.

Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilihat dari kacamata ekonomi atau kalkulasi bisnis saja. “Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Kan itu ada yang pernah mengkritik bangun jalan tol di Sumatera tidak feasible, bangun proyek di NTT dan Papua tidak layak secara ekonomis. Itu semua hitung-hitungan bisnis. Tapi Pak Jokowi bicara keadilan sosial. Negara kuat mendanai, ya harus kerja keras melakukannya,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam 36 program ekonomi Prabowo-Sandiaga Uno, salah satu poinnya menyebutkan bahwa kubu tersebut akan menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif bila mereka menang Pilpres 2019.

Salah satu langkahnya, menurut anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dradjad Wibowo yang ramai dikutip media, akan melakukan penyisiran ulang terhadap beberapa proyek infrastruktur yang dinilai menaikkan utang negara.

Penyisiran ulang proyek infrastruktur juga akan dilakukan Prabowo terhadap infrastruktur yang dinilai tidak logis dari sisi hitungan manfaat dan biaya secara ekonomi.

Machfud mengatakan, utang negara telah digunakan secara produktif untuk pembangunan maupun program sosial. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga masih aman, yaitu sekitar 30 persen. Di banyak negara, rasio utang terhadap PDB jauh lebih besar. Seperti Singapura 110 persen, Jepang 250 persen, Malaysia 51 persen dan Vietnam 62 persen.

“Semua negara di dunia membiayai pembangunan dengan utang, termasuk seperti Amerika Serikat, Jepang, Arab Saudi. Jadi, jangan mempropaganda rakyat dengan ketakutan-ketakutan tak berdasar dan tak mendidik,” pungkas Machfud. (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar