Politik Pemerintahan

Usulkan Kenaikan Honor Penyelenggara Pemilu

KPU Sumenep Butuh Tambahan Dana Rp 12,8 Miliar

Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil

Sumenep (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mengusulkan kenaikan honorarium ‘ad hoc’ pemilu mulai tingkat kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga PPS dan KPPS.

“Kami sudah mengusulkan ke Bupati Sumenep untuk penambahan anggaran honorarium penyelenggara pemilu, sesuai surat Menteri Keuangan,” kata Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil, Jumat (15/11/2019).

Dalam surat Nomor 735/MK.02/2019, Menteri Keuangan menyetujui usulan standar biaya honorarium Badan Adhoc pemilu 2020. Besarannya, Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebesar Rp 2.200.000, anggota PPK sebesar Rp 1.900.000, sekretaris PPK Rp 1.500.000, dan staf PPK sebesar Rp 1.000.000.

Selain itu, honor PPS juga mengalami kenaikan. Untuk Ketua PPS, yang sebelumnya Rp 900.000, naik menjadi Rp 1.200.000. Kenaikan paling tinggi terjadi pada honor KPPS. Untuk Ketua KPPS, semula Rp 550.000, sekarang naik menjadi Rp 900.000.
“Kami hanya menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan. Semoga saja usulan itu bisa dipenuhi Pemkab,” ujar Tanzil.

Ia menjelaskan, untuk kenaikan honor panitia penyelenggara Pemilu, pihaknya harus mengajukan ‘adendum’ atas Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), karena ada perubahan besaran. “NPHD yang sudah disetujui sebesar Rp 60,7 milyar. Tetapi dengan adanya peraturan Menteri Keuangan tersebut, kami perlu tambahan anggaran Rp 12,8 milyar. Semoga saja bisa dipenuhi,” ucapnya. [tem/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar