Politik Pemerintahan

KPU Pamekasan Siapkan Bukti Tambahan Hadapi Sidang PHPU

Pamekasan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, menyiapkan beragam alat bukti tambahan untuk sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mematahkan berbagai dalil dari sejumlah pihak pemohon beserta para kuasa hukum, sekaligus menyiapkan jawaban sebagai bentuk respon terhadap gugatan dari pemohon dalam sidang perdana yang digelar Senin (9/7/2019) lalu.

“Dari awal kami sudah menyiapkan kronologi dan jawaban dari tuntutan pemohon, apalagi setelah kami mendengar langsung beberapa gugatan yang disampaikan dalam sidang sengketa. Ternyata ada beberapa alat bukti yang perlu kami tambah,” kata Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan, Mohammad Mansyur, Kamis (11/7/2019).

Hal senada juga diungkapkan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan, Moh Amiruddin yang menyampaikan hal itu sesuai dengan arahan dari tim kuasa hukum yang mendampingi dalam sidang sengketa di MK. Khususnya menjelang sidang kedua yang dijadwalkan digelar Senin (15/7/2019) mendatang.

“Sesuai arahan dari tim kuasa hukum, perlu menambah alat bukti baru untuk dihadirkan dalam persidangan kedua nanti, yakni agenda penyampaian jawaban dari termohon dalam hal ini KPU Pamekasan,” ungkap pria yang akrab disapa Amir.

Disinggung soal jenis alat bukti yang akan dijadikan sebagai jawaban, di antaranya berupa salinan dan fotokopi sejumlah formulir dari berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan isi tuntutan yang disampaikan pemohon. “Senin depan akan kita hadirkan dalam persidangan,” jelasnya.

Dalam sidang sengketa PHPU tersebut, pihak KPU Pamekasan mendapat tuntutan dari empat partai politik (parpol) berbeda. Dua di antaranya sengketa pileg tingkat kabupaten, yakni Daerah Pemilihan (Dapil) 4 tuntutan Partai Golkar, Dapil 4 tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP.

Sementara dua sengketa lainnya, masing-masing sengketa PHPU DPR RI yang dilayangkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta sengketa di tingkat DPRD Provinsi Jawa Timur tuntutan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Sidang putusan Insya Allah antara tanggal 6 sampai 9 Agustus 2019,” pungkasnya. [pin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar