Politik Pemerintahan

KPU Pamekasan Pastikan Tak Lakukan Rekomendasi Bawaslu

Pamekasan (beritajatim.com) – KPU Pamekasan tidak merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu setempat.

Rekomendasi tersebut berupa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbeda di kecamatan Kadur, Pamekasan. Masing-masing TPS 25 dan 26 sebagaimana tuntutan dari massa pendukung calon legislatif (caleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Memang Bawaslu Pamekasan pernah menyampaikan rekomendasi kepada kami agar melaksanakan PSU, tetapi kami juga sudah menyampaikan saat pelaksanaan rekapitulasi bahwa waktunya sudah lewat,” kata Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah, Selasa (21/5/2019).

Berdasar regulasi dan perundang-undangan pemilu, rekomendasi PSU baru bisa dilaksanakan dengan pengajuan keberatan maksimal 10 hari dari hari H Pemilu, yakni 17 April 2019. Namun dalam rekomendasi Bawaslu, justru sudah melampaui deadline waktu.

“Karena sudah melewati batas waktu, akhirnya kami sama-sama memahami bahwa PSU tidak bisa digelar. Dalam persoalan ini adalah kesenangan MK untuk melakukan, tetapi harus melalui pengajuan oleh pihak yang merasa dirugikan,” ungkapnya.

Mengacu pada rekomendasi Bawaslu Pamekasan, bahasa yang digunakan meminta KPU menuliskan keberatan di form DB2 untuk diteruskan ke MK. “Tetapi persoalannya, kalau yang menulis di DB2 itu bukan KPU karena kami sebagai penyelenggara. Semestinya yang menulis DB2 itu adalah saksi yang merasa keberatan,” jelasnya.

“Sementara pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi-saksi dari PPP Pamekasan tidak ada yang menulis keberatan di DB2. Karena itu, KPU tidak mungkin menyampaikan catatan tersendiri ke MK,” tegasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sempat menyampaikan kepada perwakilan massa pendukung caleg yang merasa keberatan terhadap hasil pemilu. “Saat itu, kami sampaikan bahwa hal itu tidak mungkin. Karena DB2 adalah form yang disediakan untuk saksi, bukan untuk penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi menyampaikan di hadapan massa pendukung caleg dari PPP bahwa pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada KPU setempat, agar meminta MK memberikan rekomendasi PSU di TPS 25 dan 26 Kecamatan Kadur.

Hanya saja pada saat itu, pihaknya tidak memberikan keterangan secara detail seputar peluang KPU Pamekasan, untuk meminta MK menggelar PSU. Padahal pada saat itu sudah melewati masa pengajuan keberatan untuk menggelar PSU. [pin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar