Politik Pemerintahan

KPU Pamekasan Hadapi Satu Sengketa PHPU di MK

Pamekasan (beritajatim.com) – KPU Pamekasan bakal menghadapi satu perkara dari empat tuntutan yang dilayangkan partai politik (parpol) dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seyogyanya KPU Pamekasan menghadapi empat tuntutan dari empat parpol berbeda seutar hasil pileg yang digelar serentak, 17 April 2019 lalu. Namun saat ini hanya satu tuntutan yang harus dihadapi, sedangkan tiga lainnya di luar wewenang mereka dengan status berbeda.

“Jadi empat tuntutan yang kami hadapi tentang sengketa PHPU di MK, saat ini tercatat hanya satu tuntutan saja, yakni tuntutan dari Partai Gerindra,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan, Moh Amiruddin, Selasa (23/7/2019).

Dari empat gugatan sengketa tersebut, selain Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga terdapat dari tiga parpol lainnya. Masing-masing Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Untuk tuntutan Partai Golkar ditolak MK, tuntutan dari PPP dicabut, dan tuntutan dari PKB ditangani KPU Jatim. Jadi saat ini hanya tinggal Gerindra yang kami hadapi,” ungkap pria yang akrab disapa Amir.

Sebelumnya KPU Pamekasan juga menyiapkan beragam alat bukti tambahan untuk menghadapi sidang sengketa PHPU Pileg 2019. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mematahkan berbagai dalil dari pihak pemohon beserta para kuasa hukum, sekaligus menyiapkan jawaban sebagai bentuk respon terhadap gugatan dari pemohon.

Dari empat sengketa tersebut, pihak KPU Pamekasan mendapat tuntutan dari empat partai politik (parpol) berbeda. Dua di antaranya sengketa pileg tingkat kabupaten, yakni Daerah Pemilihan (Dapil) 4 tuntutan Partai Golkar, Dapil 4 tuntutan PPP. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar