Politik Pemerintahan

KPK Bekali Anggota DPRD Banyuwangi Materi Antikorupsi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan sosialisasi Pembekalan Antikorupsi dan Sistem Integritas Partai Politik kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2014-2019. Dalam pembekalan itu, juga menghadirkan calon anggota DPRD terpilih periode 2019-2024.

“Selama ini yang orang tahu tugas dan fungsi KPK itu adalah menangkap orang (koruptor). Padahal selain menangkap orang, KPK juga memiliki tugas lain yang tidak kalah pentingnya untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Diantaranya, tugas koordinasi, suvervisi, monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi,” ungkap Wakil Ketua KPK Thony Saut Sitomorang, Selasa (23/7/2019).

Tujuannya, kata Saut, memberikan perhatian serius bagi wakil rakyat agar mampu menjalankan amanahnya dengan baik. “Terlebih, jauh dari tindakan korupsi. Kalau saja setelah ini masih melakukan tindakan yang merugikan keuangan Negara, maka akan kembali bertemu saya dengan urusan yang berbeda,” terangnya.

Hal yang juga ditekankan dalam pertemuan itu, pihaknya meminta seluruh anggota DPRD Banyuwangi maupun calon anggota terpilih untuk patuh mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pasalnya, itu sebagai salah satu indikator kepatutan sebelum menjalankan tugas.

“Saya berharap anggota dewan yang lama mampu menularkan kepatuhan terhadap LHKPN kepada 17 calon anggota DPRD baru yang terpilih untuk periode 2019 – 2024 karena hal itu salah satu indikator atau niatan baik sebelum menjabat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara menyatakan, pembekalan dari KPK menjadi hal yang sangat berguna. Sehingga diharapkan, bagi para wakil rakyat nantinya mampu menjalankan fungsi dan tugasnya. Terutama dapat berpegang pada prinsip Antikorupsi.

“Tentunya kami sangat berterima kasih karena atas kedatangan Pimpinan KPK, khususnya kepada Bapak Saut karena telah bersedia untuk memberi kesempatan digelar sosialisasi Antikorupsi di gedung DPRD Banyuwangi,” ungkap Made.

Sosialisasi Antikorupsi ini, lanjut Made, menjadi momen spesial bagi DPRD Banyuwangi. Pasalnya, selain dapat bertemu langsung dengan pimpinan KPK, juga dapat menyerap langsung pelajaran mengenai pemerintahan yang bersih. “Ini sekaligus kita dapat belajar tentang pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Made juga melaporkan kepada KPK, bahwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi telah melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) sebagai bentuk pertanggungjawaban selaku bagian dari pemerintah daerah. “Alhamdulillah, seluruh pimpinan dan anggota semuanya sudah menyerahkan LHKPN tahun 2018,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. [rin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar