Politik Pemerintahan

Komisi Urusan Tembakau Jember Perlu Dihidupkan, Perda Perlu Direvisi

Nyoman Aribowo, anggota Komisi B DPRD Jember dari Partai Amanat Nasional

Jember (beritajatim.com) – Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ) perlu dihidupkan kembali di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini merupakan salah satu cara untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi petani tembakau.

Nyoman Aribowo, anggota Komisi B DPRD Jember dari Partai Amanat Nasional mengatakan, petani tembakau kasturi mengeluhkan anjloknya harga dan tutupnya banyak gudang pembelian. “Ada dua petani, yang ikut kemitraan dan tidak. Perlu ada keterbukaan antara petani plasma yang bermitra dengan agen. Itu problem yang dihadapi petani yang ikut kemitraan dengan perusahaan (rokok),” katanya.

Namun problem terbesar justru dihadapi petani mandiri yang tak bermitra dengan siapapun. “Karena dia tak punya pasar, tembakaunya menumpuk karena gudang banya yang tutup,” kata Nyoman.

Nyoman melihat petani dan gudang pembelian tak ada komunikasi. “Kalau dulu ada KUTJ yang mengomunikasikan semua stakeholder. Tapi sekarang kan tidak ada. Itu problem. Petani sekarang menanam saja, tidak memperhatikan kebutuhan pasar. Tak ada informasi akurat seberapa kebutuhan pasar setiap tahun. Kepentingan perusahaan sendiri mungkin kalau pasokan tembakau banyak, bisa beli lebih murah.Tapi kalau kita mau menolong semua pihak, Dewan dan pemerintah harus menjadi fasilitator pasar dan petani. Tak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan petani matilah,” katanya.

“Kami mendorong KUTJ wajib terbentuk, sehingga ada komunikasi yang periodik dan rutin kaitannya dengan kepentingan semua pihak. Kebutuhan perusahaan terpenuhi, tapi tidak (harga) terlalu mahal. Petani tetap bisa menanam tapi kapasitasnya tidak over,” kata Nyoman.

Bukan hanya itu Komisi B juga menghendaki agar peraturan daerah mengenai tembakau yang terbit pada 2003 agar direvisi. Isi perda harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. “Memang harus ada revisi, kaitannya dengan, misalnya, larangan perusahaan inti menanam tembakau sendiri. Faktanya banyak pelanggaran. Tidak ada pihak yang proaktif menegakkan perda,” kata Nyoman.

Ada perbedaan persepsi terkait kualitas. “Perusahaan (rokok) kan menganggap bahwa ada kebutuhan (tembakau) khusus yang tidak bisa dipenuhi petani, sehingga mereka menanam sendiri. Di sinilah kami menyimpulkan bahwa perda harus dievaluasi,” kata Nyoman. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar