Politik Pemerintahan

Komisi E DPRD Jatim Desak Pemerintah Terapkan Lockdown

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Upaya pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown di tengah merebaknya virus Covid-19, dinilai Komisi E DPRD Jatim terlalu membahayakan.

Mengingat, virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya bagi orang yang tidak mempunyai kekebalan tubuh yang prima, terutama bagi orang tua usia di atas 70 tahun. Dan, orang dewasa yang mempunyai riwayat penyakit.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menegaskan jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan tersebut yang memprioritaskan penangan penghentian penyebaran virus corona ini dengan kekuatan APBD, dikhawatirkan penyebaran virus corona semakin masif.

“Oleh karenanya yang ada di provinsi dan kabupaten/kota, karena masing-masing daerah ada kepala daerahnya yang harus nemikirkan keselamatan rakyatnya, serta bersama-sama mengawal intruksi dari pemerintah pusat agar tidak mengadakan kerumunan orang banyak. Ini agar rantai penyebaran tidak semakin luas, untuk itu harus ada tindakan tegas dari aparat, dan me-lockdown,” tegasnya, Rabu (25/3/2020).

Keadaan ini sangat membahayakan, lanjut dia, karena masyarakat masih berhubungan satu sama lain, terutama di lingkungan kerja, sehingga kalau salah satu ada yang kena, teman kerja lainnya akan tertular dan akan terbawa ke daerah di mana pekerja tersebut tinggal. Keadaan semakin parah dan menyebar luas.

Memang, kata dia, kebijakan tersebut membutuhkan biaya mahal, karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan pemerintah harus memback up itu. Selain itu, tegas pria yang juga pengusaha ini, Pemprov Jatim harus mengutamakan rapid test Covid-19 kepada dokter, perawat dan tenaga medis, termasuk keluarga mereka.

Ini karena mereka yang sekarang ini berjuang untuk membantu masyarakat yang sudah ODP, PDP maupun yang terjangkit. Terkait dengan rumah sakit rujukan bagi penderita corona, Pemprov Jatim diminta ada penambahan. Mengingat jumlah rumah sakit rujukan yang disediakan Pemprov Jatim sudah overload.

Agar tidak bercampur dengan pasien biasa, hendaknya Pemprov Jatim menggunanakan aset miliknya yang sudah memiiliki kamar-kamar, seperti hotel yang ditangani oleh BUMD milik pemprov dan gedung pelatihan yang ada di Pandaan milik pemprov juga. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar