Politik Pemerintahan

KLHK Akan Terbitkan Aturan EPR untuk Penanganan LB3

Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerbitkan peraturan EPR (Extended Producer Responsibility) tentang aki sebagai limbah bahan berbahaya beracun (B3).

“Sebelum diterbitkan, KLHK akan meminta masukkan produser akhi,” tegas Rosa Vivien Ratnawati SH MHD, Dirjen Pengelolahan Sampah dan Limbah KLHK, saat membuka Simposium Nasional Extended Producer Responsibility (EPR) Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 Timbal (Pb) Aki Bekas, di Auditorium Universitas Tarumanegara, Jakarta, hari ini.

DR Kurtubi yang jadi nara sumber simposium nasional yang dihadiri akademisi, produsen aki dan pengamat limbah B3, menekan agar KLHK segera menerbitkan peraturan EPR. “Sehingga, penanganan, pengelolaan dan pengumpulan limbah B3 akan terkontrol,” jelas anggota DPR RI Komisi VII yang membidangi enerji.

Sementara itu, pengamat transportasi dan lingkungan Drs Yayat Supriatna MSP mengharapkan pemerintah melakukan penegakkah hukum terhadap penampung aki bekas ilegal. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar