Politik Pemerintahan

Kinerja Panwascam Jember Terancam Macet Saat Pilbup

Jember (beritajatim.com) – Sekretariat panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang berada di bawah naungan Badan Pengawas Pemilu terancam lesu darah dan tak bekerja maksimal menjelang pemilihan kepala daerah. Ini bisa berpengaruh terhadap kinerja pengawasan panwascam.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur, di gedung parlemen, Senin (17/2/2020). Polemik muncul saat Surat Edaran Mendagri Nomor 270/463/SJ tentang Implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 terbit pada 20 Januari 2020.

“Di sana ada klausul bahwa pegawai negeri sipil daerah yang dipekerjakan di KPU dan Bawaslu tidak bisa dibayarkan honornya. Itu jadi polemik, sehingga terbentuknya kesekretariatan pengawas kecamatan sedikit terlambat,” kata Thobroni.

PNS di sekretariat panwascam adalah kepala sekretariat dan pemegang uang muka kerja (PUMK). Total ada 62 PNS di 31 sekretariat panwascam yang dipilih berdasarkan rapat pleno panwascam. “Kami hanya berkoordinasi dengan camat, meminta orang dari kecamatan. Kalau pun akhirnya tidak meminta kecamatan, itu tidak masalah, asalkan PNS dan mendapat persetujuan dari kepala instansi induknya,” kata Thobroni.

Menurut Thobroni, sekretariat panwascam di sembilan kecamatan akhirnya diisi oleh pegawai negeri sipil non daerah. Mereka berasal dari Kantor Kementerian Agama. “Mereka ini masih bisa menerima honor, karena statusnya bukan PNSD,” katanya.

Bawaslu Jember akhirnya melayangkan surat ke Bawaslu Jawa Timur untuk segera mencarikan solusi. “Karena kalau tidak mendapatkan honor, tidak ada yang mau menjadi kesekretariatan yang berkaitan dengan keuangan, karena di klausul itu, PNSD yang menerima TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tidak boleh dibayarkan honornya. Sementara di Jember, semua PNSD menerima TPP mulai November dan Desember 2019. Tinggal 2020 yang belum karena APBD belum di-dok,” kata Thobroni.

“Sempat terlontar dari teman-teman PNSD, ‘kalau tidak dapat honor dari Bawaslu, mendingan saya jadi PNS biasa saja. Tanggung jawab saya besar terhadap keuangan, tapi tidak dapat honor. Mendingan saya jadi PNS di kecamatan, tidak apa-apa’,” kata Thobroni.

“Kepala sekretariat Bawaslu provinsi mengizinkan pembayaran honor. Cuma koordinator sekretariat di Bawaslu kabupaten tidak berani, karena tidak ada hitam di atas putih untuk legal standingnya. Akhirnya, untuk sementara, honor untuk kepala sekretariat dan PUMK di kecamatan kami tunda sampai ada keputusan tertulis boleh dibayarkan,” kata Thobroni.

Jika memang PNS daerah di sekretariat panwascam benar-benar tidak mendapat honor dan akhirnya menolak bekerja, Thobroni mengatakan, akan jadi masalah. “Kemungkinan kinerja pengawasan akan macet, karena kesekretariatan memfasilitasi kegiatan-kegiatan komisioner. Kalau PNS daerah tidak mendapatkan honor, mereka akan ogah-ogahan karena tanggung jawab mengelola keuangan besar,” katanya.

Isu ini sudah didengar Bawaslu RI. “Kemarin ketika Bawaslu mengadakan workshop di Banjarmasin, salah satu narasumber dari Kemendagri. Teman PNS sudah mengajukan keluhannya. Beliau yang dari Kemendagri bilang akan direvisi. Tapi belum tahu turunnya (surat revisi) kapan,” kata Thobroni.

Persoalan ini membuat khawatir Ketua Komisi A Tabroni. “Kira-kira apa solusi jika ini benar-benar terjadi (PNS daerah di sekretariat panwascam tidak menerima honor, red)?”

“Kemungkinan (PNS daerah yang menerima TPP) akan mundur semua (dari sekretariat panwascam). Karena ketika di kesekretariatan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara pasti berat, sementara dia tidak dapat honor,” kata Thobroni.

“Skenario terburuk ya mereka akan mundur massal. Solusinya adalah kami akan mencari PNS di luar pemda, contohnya dari Kantor Kemenag. Mereka bisa mendapat honor, karena yang tertuang di SE Mendagri adalah PNS daerah,” kata Thobroni. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar