Politik Pemerintahan

Kiai Marzuki: Kedaulatan Rakyat Itu Lewat Pemilu, Bukan Politik Jalanan

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar menegaskan, kedaulatan rakyat yang benar adalah menyalurkan suaranya atau hak pilihnya melalui Pemilu 2019. Bukan melalui politik jalanan atau aksi people power.

“Kami secara pribadi maupun Ketua PWNU Jatim mengimbau agar semua tenang dan melakukan tugasnya masing-masing. Yang ustaz ngajar, yang guru ngajar, yang pegawai bekerja, yang petani juga bekerja dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan melakukan sesuatu, yang itu bukan kewenangan kita. Itu kalaupun dinamakan gerakan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat yang resmi itu yang disalurkan lewat Pemilu,” kata Kiai Marzuki didampingi Ketua Bravo-5 Jatim HM Ubaidillah Amin Moech (Gus Ubed) kepada wartawan di Resto SenewenTime Surabaya, Sabtu (18/5/2019).

Menurut Pengasuh Ponpes Sabilul Rosyad Malang ini, yang dinyatakan menang lewat Pemilu itulah suara rakyat. “Itulah kedaulatan rakyat. Jangan lantas hanya sekian persen orang terus mengatasnamakan kedaulatan rakyat, lalu nuwun sewu terus memakai politik jalanan,” tegasnya.

Dia mengimbau aksi people power yang rencananya dilakukan pendukung Prabowo-Sandi pada 22 Mei mendatang tidak perlu dilakukan.

Sebab hal itu akan memperkeruh situasi politik dan keamanan Indonesia. Padahal, sebagai umat beragama, membutuhkan keamanan. “Bagi umat Islam, ketika beribadah ke masjid, butuh aman. Umat Kristen ke gereja butuh aman. Umat Hindu ke Pura butuh aman. Umat Budha ke Vihara butuh aman dan lain-lain. Semua umat beragama butuh keamanan,” jelasnya.

Pihaknya berharap agar Indonesia tidak bernasib seperti negara lain seperti Suriah, Yaman dan lainnya. Hanya karena perbedaan pandangan politik, akhirnya bisa menimbulkan perang saudara. Menurutnya, perkara kalah dan menang, khususnya dalam pilpres merupakan hal biasa.

“Ini kan agenda lima tahunan. Bisa jadi sekarang yang kalah, pada Pilpres berikutnya bisa menang. Begitu pula sebaliknya, saat ini yang menang, pada Pilpres berikutnya bisa kalah. Yang menang jangan sombong, yang kalah nggak perlu sakit hati,” tuturnya.

Pihaknya meminta agar masyarakat percaya pada pemerintah. Utamanya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga aparat Polri dan TNI serta Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau kita sudah tidak percaya sama pemerintah, terus mau percaya sama siapa. Apa mau mendatangkan pemantau asing ke Indonesia. Belum tentu pemantau asing itu bisa dipercaya. Jika ada pelanggaran, silahkan diproses secara hukum,” imbuhnya.

 

Ketua Bravo-5 Jatim, Ubaidillah Amin Moech (Gus Ubed) berharap ketika kemenangan pasangan 01 sudah diputuskan KPU pada 22 Mei 2019, pihaknya berharap agar Jokowi-KH Ma’ruf Amin bisa merangkul kelompok yang ada di kubu 02. “Saya juga berharap agar Pak Jokowi untuk saat ini tidak diganggu dulu dengan isu-isu jabatan atau reshuffle kabinet,” jelasnya.

Dia juga tidak yakin akan ancaman 10 ribu massa dari Jatim melakukan aksi people power ke Jakarta. “Kalau ada yang tidak puas dan merasa dicurangi, nanti bisa mengajukan gugatan ke MK pascapenetapan pemenang pilpres oleh KPU RI. Tapi datanya harus valid, jangan asal-asalan, seperti data C1 scan-scanan,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar