Politik Pemerintahan

Konferda PDIP Jatim

Ketua PWNU Jatim: Orang PDIP Jangan Tinggalkan Tahlilan

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar memberikan tausiyah kebangsaan saat Konferda V PDIP Jatim di Hotel Wyndham Surabaya, Rabu (24/7/2019). Dalam tausiyahnya di depan ratusan pengurus DPD PDIP Jatim dan Ketua DPC PDIP se-Jatim, Kiai Marzuki menyamakan tradisi tahlilan di lingkungan NU dengan Pancasila.

“Orang NU itu tidak boleh meninggalkan Pancasila, orang PDIP juga tidak boleh meninggalkan tahlilan. Ini karena tahlilan itulah Pancasila. Bung Karno itu kurang apa Islamnya, Mbah Hasyim Asy’ari kurang apa nasionalisnya. Tetapi mereka kedua tokoh bangsa yang tetap NKRI harga mati. Ojok kemarab, Bung Karno itu bahasa Arabnya lancar dan tetap Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati,” tegasnya.

“Tidak bisa dipisahkan tahlilan dan Pancasila. Itu adalah sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. PDIP jangan jauh-jauh dari alim ulama dan NU. Nek adoh-adoh sopo engkok sing nahlili,” imbuhnya setengah bercanda.

Kiai Marzuki juga menjelaskan tentang pentingnya kebersamaan merawat persatuan dan keutuhan NKRI, melalui peran masing-masing elemen. Hal itu seperti dicontohkan oleh Presiden RI pertama, Bung Karno dan para pendiri NU yang sinergis membangun bangsa.

Dia juga bercerita tentang kaitan tradisi tahlilan dengan Pancasila. “Apa sih kenduren tahlilan, itu orang pada ngumpul lalu baca zikir, baca doa, baca istighfar, kalau diperas menjadi (sila pertama) Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka jejer duduk dan bersila, tidak ada sing sakkarepe dewe, ada yang sakkarepe dewe diusir. Itulah (sila kedua) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” ujarnya.

Dalam tradisi tahlilan dan kenduren, lanjut Kiai Marzuki, seringkali warga juga mengundang warga yang non-muslim. Dia mengaku juga menerapkan itu kala ada acara tasyakuran di pondok pesantren yang diasuhnya.

“Itu gawe-nya masyarakat. Nggak onok kenduren terus ditakoni, ‘Hei, kowe non-muslim’, nggak onok. Itulah (sila ketiga) Persatuan Indonesia. Terus sing tahlil karo sing meneng tok podo podo uman berkatan, itulah sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dalam tahlilan dan kenduren juga ada nilai sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dia mengambil contoh para kiai dan ulama yang seringkali saling mengalah dan menawarkan untuk menjadi imam, hingga kemudian diputuskan secara mufakat. “Ada demokrasi dalam tahlilan,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar