Politik Pemerintahan

Ketua PD Muhammadiyah : People Power Tidak Boleh Melanggar Hukum

Mursidi menegaskan, sudah ada wadah hukum yang disediakan pemerintah bagi siapapun yang tak puas akan hasil Pilpres lalu.

Malang (beritajatim.com) – Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Malang, Mursidi menegaskan, banyaknya elit politik yang menyerukan gerakan rakyat atau people power, hendaknya dilakukan tanpa melanggar hukum di Indonesia.

Menyikapi wacana gerakan rakyat tersebut, Mursidi menjelaskan, sudah ada wadah hukum yang disediakan pemerintah bagi siapapun yang tak puas akan hasil Pilpres lalu.

“Jika pemilu tanggal 17 April 2019 yang lalu sudah berjalan dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka semua pihak harus menerima dengan baik dan legowo,” tegas Mursidi pada beritajatim.com, Minggu (12/5/2019) malam.

Namun demikian, sambung Mursidi, jika ada yang tidak puas hasil Pilpres, maka harus mengajukan keadilan pada wadah hukum yang sudah disediakan pemerintah.

“Oleh karena itu, wadah hukum tersebut harus bertindak jujur dan seadil-adilnya. Namun demikian, kalau masih tidak puas, dan melaksanakan people power, harus tidak melanggar hukum yang ada di indonesia,” ulasnya.

“Harus sopan dan santun dalam melaksanakan people power,” Mursidi mengakhiri. (yog/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar